3. Bahwa pertimbangan tersebut dapat ditafsirkan terhadap penahanan pada perkara Prokes Petamburan
dijadikan sebagai dasar perpanjangan penahanan untuk perkara RS UMMI. Hal ini dapat dilihat dari
masa penahanan yang berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021 disambung dengan perintah penahanan
terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021 untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan kata lain
Penetapan Perintah Penahanan tersebut mendasarkan pada perkara Prokes Petamburan.
4. Bahwa dalam perkara RS UMMI, Habib Rizieq Syihab dari semenjak tahap penyidikan sampai dengan
pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak pernah dilakukan penahanan. Pengadilan dalam perkara a quo
juga tidak memerintahkan penahanan. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan perpanjangan
penahanan menggunakan perkara yang lain (in casu perkara Prokes Petamburan).
5. Bahwa Surat Penetapan Perintah Penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat diterima sebagai
suatu kenyataan hukum yang pasti. Surat Penetapan Perintah Penahanan tersebut “batal demi hukum”
dan oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mendukung berbagai upaya hukum guna
pemenuhan kepastian hukum dan hak-hak asasi Habib Rizieq Syihab dalam rangka pembebasannya dari
penahanan.
Dengan demikian, status tahanan tidak lagi melekat pada diri yang bersangkutan.
Demikian Pernyataan Pendapat dan Sikap Bersama ini dibuat sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh para pihak sebagaimana
tercantum di bawah ini.
Sampai berita ini ditayangkan pihak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Pravowo belum dapat memberikan penjelasan terkait laporan Tim Lawyer Syarif dan Partners.
