oleh

Pernyataan Pendapat dan Sikap Bersama “Dukungan Pembebasan Habib Rizieq Syihab dari Tahanan”

 

Porosnusantara.co.id, Jakarta – Putusan Pengadilan sepatutnya mencantumkan perintah dalam hal terdakwa ditahan, tetap dalam
tahanan atau dibebaskan.

Pencantuman demikian penting untuk menghindari keteledoran atau kesewenang-
wenangan terhadap diri terdakwa yang belum mendapatkan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap.

Ketiadaan pencantuman tersebut akan menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum
atas hak-hak terdakwa.

Penahanan Habib Rizieq Syihab pada perkara Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt. Tim
(perkara RS UMMI) melalui Surat Penetapan Perintah Penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah
menimbulkan permasalahan hukum yang substansial dan fundamental.

Menyikapi hal tersebut, dengan ini
kami Tim Lawyer Syarif dqn Partners menyatakan pendapat dan sikap sebagai berikut:
1. Bahwa Surat Penetapan Perintah Penahanan Nomor: 1831/Pen. Pid/2021/PT DKI tertanggal 5 Agustus
2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menimbulkan ketidakpastian
hukum dan merugikan hak-hak asasi Habib Rizieq Syihab. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
KUHAP yang berhak menahan adalah Hakim Pengadilan Tinggi guna kepentingan pemeriksaan banding.

BACA JUGA  Pembagian Ruko Pasar Siwa di Nilai tidak Selektif"DPC LAKI KAB WAJO SIAP MENDAMPINGI KORBAN KEBAKARAN TIDAK KEBAGIAN TEMPAT"

Namun, pada saat Surat Penetapan a quo diterbitkan, ternyata Majelis Hakim banding belum terbentuk.
Penahanan harus pula didasarkan atas perintah penahanan dari Pengadilan Negeri.

Sepanjang tidak ada
perintah penahanan tersebut, maka terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

2. Bahwa dalam butir pertimbangannya disebutkan: “Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan
Terdakwa Moh. Rizieq bin Sayyid Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam perkara
Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim Jo Nomor: 171/Pid.Sus/2021/PT DKI akan berakhir pada tanggal
25 Agustus 2021, sedangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara tersebut
menguatkan dengan hukuman 8 (delapan) bulan dan masa penahanan berdasarkan putusan tersebut
berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021, maka untuk itu dipandang perlu untuk melakukan penahanan
terhadap Terdakwa Moh. Rizieq bin Sayyid Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dalam
perkara Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim.”

BACA JUGA  Kudji Pellokila Herewila Klarifikasi Dugaan Wanprestasi

3. Bahwa pertimbangan tersebut dapat ditafsirkan terhadap penahanan pada perkara Prokes Petamburan
dijadikan sebagai dasar perpanjangan penahanan untuk perkara RS UMMI. Hal ini dapat dilihat dari
masa penahanan yang berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021 disambung dengan perintah penahanan
terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021 untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan kata lain
Penetapan Perintah Penahanan tersebut mendasarkan pada perkara Prokes Petamburan.

4. Bahwa dalam perkara RS UMMI, Habib Rizieq Syihab dari semenjak tahap penyidikan sampai dengan
pemeriksaan di sidang Pengadilan tidak pernah dilakukan penahanan. Pengadilan dalam perkara a quo
juga tidak memerintahkan penahanan. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan perpanjangan
penahanan menggunakan perkara yang lain (in casu perkara Prokes Petamburan).

BACA JUGA  PUCUK ADAT TERTINGGI SIMPANG TONANG PERTANYAKAN IZIN TAMBANG PT. INEXCO JAYA MAKMUR

5. Bahwa Surat Penetapan Perintah Penahanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak dapat diterima sebagai
suatu kenyataan hukum yang pasti. Surat Penetapan Perintah Penahanan tersebut “batal demi hukum”
dan oleh karenanya tidak dapat ditindaklanjuti.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mendukung berbagai upaya hukum guna
pemenuhan kepastian hukum dan hak-hak asasi Habib Rizieq Syihab dalam rangka pembebasannya dari
penahanan.

Dengan demikian, status tahanan tidak lagi melekat pada diri yang bersangkutan.
Demikian Pernyataan Pendapat dan Sikap Bersama ini dibuat sesuai dengan maksud dan tujuannya.
Ditandatangani di Jakarta, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh para pihak sebagaimana
tercantum di bawah ini.

Sampai berita ini ditayangkan pihak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Pravowo belum dapat memberikan penjelasan terkait laporan Tim Lawyer Syarif dan Partners.

Reporter: Dwi P

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini