“Dan ada ketentuannya juga setiap penghuni yang masuk ke menara latumenten harus mempunyai akses, memiliki akses,” sambungnya.
Menurutnya, sampai saat ini dirinya mengaku sudah menerima data kurang lebih 1.100 yang daftar.
Masalah sosialisasi dirinya menjelaskan, bahwa itu sudah ada melalui pengumuman yang sudah ada di tempel di lift, pengumuman itu di taruh ketika membuka untuk program sitem ini dan menurutnya itu sama saja.
Terkait keamanan data, pihaknya sudah menantang kepada para penghuni untuk melakukan pengecekan seperti apa cara managemen mendata.
“Kita cuma foto dan tidak minta untuk barcod id card, untuk KTP atau segala macem itupun kita tanya namanya, nama tidak sesuai KTP tapi untuk unitnya saja, unit berapa, misalnya unit 10AN diketik sama komputer, kita punya administrasi nih. Ketik udah foto masuk aksesnya hanya di komputer kami. Dan yang pegang servernya kita, ada disini,” terangnya
“Bicara segala sesuat data data kita bocor, gopay ada, gojek ada, pinjaman online ada, KTP di kelurahan, RT segala macem minta, kita gak minta ktp, kalo bicara masalah gitu,” lanjut dia.
Dengan adanya aksi penolakan itu dirinya menyampaikan bahwa segala keputusan itu di ambil oleh P3SRS (Perhimpuan Pemilik, Penghuni Satuan Rumah Susun) , dan pihaknya hanya pelaksana di lapangan.
“Jadi kalo misalnya mau bertemu, P3SRS ini kan kesibukannya macam-macam nih. Mereka harus mempunyai mufakat dulu untuk menentukan waktu,” ucapnya.
“Jadi kemarin kami ini pergi ke bandung, untuk urusan internal yang lebih penting, untuk warga banyak, bukan kami tidak mau menerima mereka untuk bicara, bicara kan harus ada wadahnya. Harus jelas gitu loh, kalo tiba-tiba dateng ngumpulin orang banyak ngasih surat besok harus ketemu. Karena disini pengurus ada 12 orang, harus punya kesepakatan untuk kapan bisa ketemunya,” sambungnya.
