Daerah  

Aliansi Buruh Serang Turun ke Jalan Tolak Omnibus Law

Hal ini diperkuat dengan keberadaan Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law yang dibentuk Menko Perekonomian. Dimana Ketua, Sekretaris, dan anggota Satgas banyak yang berasal dari kalangan pengusaha. Satgas tersebut juga diisi unsur pemerintah, gubernur, akademisi, tetapi tidak ada satu pun dari buruh.

BACA JUGA  RDP Komisi II DPRD Luwu Utara Bersama Kepala Bandara Andi Jemma Dan Kepala Bandara Rampi

“Dari apa yang disampaikan pemerintah dan Apindo, ditambah dengan keberadaan Satgas Omnibus Law yang tidak melibatkan buruh; kami mencium bahwa omnibus law ini rasa pengusaha. Dibuat untuk melindungi kepentingan modal,” katanya.

BACA JUGA  Ketua DPRD Pelalawan Adi Sukemi, ST. MM Hadiri Pelantikan Pengurus MUI Dan IPHI

Kahar mengatakan, jika pembahasan omnibus law dilakukan; di berbagai daerah, buruh akan terus melakukan aksi-aksi penolakan.

BACA JUGA  Tiga Karyawan Bank BUMN Terpapar Covid, Juarto Bantah Sebagai Klaster Baru Perbankkan.

*Kahar S. Cahyono*
Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *