Bogor, Poros Nusantara – Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) petakan potensi ketersediaan daging sapi dan kerbau lokal agar estimasi ketersediaan ternak hidup maupun daging terukur berdasarkan dinamika populasi pada tingkatan daerah. Menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani yang mewakili Dirjen PKH, fungsi pemerintah dalam kebijakan publik supply demand merupakan aktivitas yang melibatkan lintas sektoral. Keseimbangan supply demand komoditas ternak sapi dimaksudkan sebagai salah satu fungsi dari kebijakan publik yaitu fungsi stabilisasi supply (penyediaan) yang terkait juga dengan fungsi alokasi dan distribusinya terhadap permintaan (demand).
“ Ditjen PKH bertanggung jawab pada aspek supply (ketersediaan/penyediaan) bahan pangan asal ternak,” ungkap Fini saat memberikan arahan pada Pertemuan Perhitungan Penyediaan Dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau Lokal di Bogor (2/9).
Dalam memperhitungkan potensi ketersediaan daging sapi dan kerbau, keberadaan ternak yang tersebar di 34 Provinsi ini dapat dipetakan, baik daerah sentra produsen maupun konsumen. Daerah konsumen membutuhkan pasokan dari daerah sentra produksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Horeka, dan industri olahan.
Fini menyampaikan, saat ini daerah konsumsi utama daging sapi adalah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, namun seiring waktu telah terjadi perubahan perdagangan ternak. Pola perdagangan ternak sapi/kerbau antar Pulau dan antar Provinsi demikian dinamis dan berkembang pesat.
Lanjut Fini menerangkan bahwa dengan telah tumbuhnya daerah baru yang dianggap sebagai emerging market seperti beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, menunjukkan pergeseran dan perubahan pola konsumsi sehingga terlihat pembelokkan arus perdagangan ternak sehingga awalnya dikirim dari daerah sentra sapi potong ke wilayah Jabodetabek bergeser ke wilayah tersebut.
