“Kalau memang mereka sudah punya potensial buyer atau ada order kita akan bantu akseskan ke perbankan juga, ke CSR (Corporate Social Responsibility) atau kemanapun juga sehingga benar-benar mereka bisa memanfaatkan peluang pasar yang sudah ada,” kata dia.
Di tempat yang sama Ketua Umum Dekranasda Samarinda, Puji Setyowati Jaang, membenarkan bahwa mayoritas penenun di Kampung Samarinda masih menggunakan peralatan tradisional. Meski sudah pernah ada tawaran bantuan dari Swasta untuk peremajaan peralatan, namun demi menjaga kebudayaan untuk sementara waktu tawaran tersebut ditangguhkan.
“Kita ada penawaran dari PT Sampoerna Tbk, tapi kita tidak bisa lupa sejarah dan kebudayaan sehingga kita tetap pertahankan meski kedepan kita perlu untuk modifikasi teknologi agar tidak hand made semuanya. Ini diperlukan biar tercipta motif beragam dan klaster lebih beragam,” ucap Puji.
Sementara itu terkait dengan upaya mendorong permintaan pasar lebih masih, pemerintah daerah kota Samarinda menerbitkan surat keputusan (SK) agar Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mengenakan pakaian khas dengan berbahan kain tenun lokal. “Untuk fashion keseharian, ada SK setiap Kamis karyawan-karyawati harus berbusana sarung Samarinda,” kata dia.
Perajin tenun asal Samarinda, Hj. Fatimah (47 tahun) berharap agar pemerintah dan Dekranas untuk selalu memberikan pendampingan terhadap para penenun. Dukungan permodalan, pelatihan dan pemasaran mutlak diperlukan untuk mendorong daya saing produk sarung tenun Samarinda. Dikatakannya, saat ini pihaknya sudah cukup dipermudah dengan adanya teknologi untuk pemasaran produknya.
Terkait dengan proses produksinya, diakui Fatmawati bahwa penggunaan peralatan tradisional memang membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini memang cukup membuat pihaknya kewalahan manakala sedang banyak order.
