Jakarta, Poros Nusantara – Masyarakat sipil melalui gerakan #Bersihkan Indonesia merekomendasi kedua capres dan cawapres, Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subiyanto – Sandiaga Uno, yang berlaga dalam Pemilu 2019 untuk mewujudkan “Indonesia berdaulat Energi”. Pasalnya, selama ini Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikan terhadap energi fosil.
“#Bersihkan Indonesia bertujuan mendesak capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini dengan menuangkannya dalam dokumen visi dan misi kampanye mereka,” tegas Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mewakili gerakan #Bersihkan Indoensia.
Hal senada juga disampaikan Nur Hidayati, Direktur Ekssekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), bahwa siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini, saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.
Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. “Pada aspek kesehatan misalnya, pembakaran batu bara menyimpan resiko kesehatan publik yang besar dari populasi udara yang ditimbulkan,” jelas Nur.
Nur mengungkapkan batu bara membebani Indonesia dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. “Dari hulu ke hili, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial dari industri ekstraktif yang tidak diperhitungkan dan pada kahirnya harus ditanggung rakyat,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, batu bara juga mengancam ketahanan pangan. “Konsesi pertambangan batu bara mengancam seperlima tanah produktif yang seharusnya mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, biaya kesehatan dampak dari PLTU batu bara mencapai sekitar RP. 351 Triliun untuk setiap tahub operasi pembangkit,” ujarnya.
