Capres dan Cawapres Belum Akomodir Kedaulatan Energi

Jakarta, Poros Nusantara – Masyarakat sipil  melalui gerakan #Bersihkan Indonesia merekomendasi  kedua capres dan cawapres, Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subiyanto – Sandiaga Uno, yang berlaga dalam Pemilu 2019 untuk  mewujudkan “Indonesia berdaulat Energi”. Pasalnya, selama ini Indonesia tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan transisi energi yang berkeadilan dan melepaskan ketergantungan sistem energi dan ketenagalistrikan terhadap energi fosil.

“#Bersihkan Indonesia bertujuan mendesak capres dan cawapres untuk berani berkomitmen merealisasikan tuntutan dari gerakan ini dengan menuangkannya dalam dokumen visi dan misi kampanye mereka,” tegas Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mewakili gerakan #Bersihkan Indoensia.

BACA JUGA  Penyaluran BST Kemensos di Pitumpanua Berjalan Lancar, Satu Kelurahan Dua Desa Belum Tersalurkan

Hal senada juga disampaikan Nur Hidayati, Direktur Ekssekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI), bahwa siapapun kandidat yang terpilih untuk memenuhi komitmen ini, saat terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.

BACA JUGA  Pos TNI AL Bengkalis Lanal Dumai Bersama Basarnas Laksanakan SAR Di Perairan Tanjung Jati Bengkalis

Ketergantungan terhadap energi fosil, khususnya  batu bara memiliki dampak negatif dalam jangka panjang terhadap kesehatan, lingkungan hidup, dan perekonomian negara. “Pada aspek kesehatan misalnya, pembakaran batu bara menyimpan resiko kesehatan publik yang besar dari populasi udara yang ditimbulkan,” jelas Nur.

Nur mengungkapkan batu bara membebani Indonesia dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. “Dari hulu ke hili, biaya kesehatan, lingkungan dan sosial  dari industri ekstraktif yang tidak diperhitungkan dan pada kahirnya harus ditanggung rakyat,” ungkapnya.

BACA JUGA  Bupati Harris : Satpol PP, Damkar, dan Linmas Terlibat Aktif Dalam Menyukseskan Agenda Nasional

Tidak hanya itu, batu bara juga mengancam ketahanan pangan. “Konsesi  pertambangan batu bara mengancam seperlima tanah produktif yang seharusnya mendukung agenda ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, biaya kesehatan dampak dari PLTU batu bara mencapai sekitar RP. 351 Triliun untuk setiap tahub operasi pembangkit,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *