Para pendemo menilai Pemerintah Daerah juga sama, tidak ada koordinasi antara pimpinan daerah di NTT, bahkan Presiden RI pun tidak memiliki rencana yang memadai untuk melawan perdagangan orang, padahal ini jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan perdagangan narkoba. Tuntutan warga NTT kepada pemerintah agar moratorium TKI ke Malaysia hanya boleh dibuka jika layanan administrasi kependudukan sudah menjangkau seluruh pelosok Provinsi NTT karena sampai saat ini sebanyak 900.000 warga NTT tidak memiliki e-KTP terutama di desa-desa masih sekitar 50 persen belum terjangkau. BP3TKI harus membuka kantor cabang di seluruh kabupaten di NTT, BLK harus didirikan di seluruh kabupaten di NTT serta anak-anak putus sekolah ditangani dengan program pendidikan yang memadai. Para pendemo juga meminta agar pemerintah NTT segera menyatakan bahwa NTT adalah provinsi darurat perdagangan orang. Pemerintah Kabupaten/Kota juga segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan tindakan pencegahan.
Selesai di Polda NTT, massa berjalan kaki menuju kantor gubernur NTT. Saat pendemo tiba di depan kantor gubernur, pintu pagar dalam kondisi tertutup. Beberapa anggota Satpol PP mendekati para pendemo untuk berdialog namun massa beringas menjebol pintu pagar. Setelah pintu terbuka sebagian menerobos masuk ke teras depan kantor gubernur tapi ada sebagian membongkar tugu meriam yang terpasang di halaman depan kantor ini.
Massa mendesak gubernur NTT harus hadir guna mendengarkan aspirasi. Anggota polisi tetap bertahan menjaga massa yang terus berteriak mengutuk pemerintah NTT yang mengabaikan kasus human trafficking yang tidak terselesaikan sampai sekarang. Selama aksi ini berlangsung mendapat perhatian warga yang melintas di jalan umum serta arus kendaraan macet total. Massa tidak bertemu gubernur NTT dan membubarkan diri dengan aman dan damai.
