KUPANG.POROSNUSANTARA – Pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa hanya andalkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang selama ini dilakukan. Dengan topografi wilayah yang kurang menguntungkan ini maka dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi permasalahan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan pemerintah NTT kedepan harus mencari sumber lain agar pengeluhan masyarakat soal infrastruktur perlahan-lahan dapat tertangani.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Ir. Andre Koreh, MS, menyampaikan hal ini kepada wartawan usai menjadi pembicara pada acara Diklatda dan Rakerda III HIPMI NTT di Neo Aston Hotel Kupang, Selasa (13/2/2018). Menurut Andre, untuk menutupi disparitas antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan, tidak ada cara lain perlu mencari sumber-sumber pembiayaan dari berbagai sektor swasta maupun pemerintah untuk melakukan intervensi mengatasi persoalan infrastruktur. Membangun infrastruktur tidak bisa semata-mata mengandalkan DAU dan DAK yang selama ini dilakukan.
Untuk itu, kata Andre, kedepan menjadi tantangan buat penentu kebijakan untuk memperhatikan hal ini karena sebagai dinas teknis memiliki kewajiban membeberkan apa yang menjadi realita permasalahan yang dialami selama ini dalam hal infrastruktur. Para pengusaha diberikan keleluasaan untuk membangun komunikasi dengan penentu kebijakan soal program kedepan. “Kami hanya beberkan kebutuhan riil yang kami lakukan selama ini dalam membangun infrastruktur. Pengusaha yang berhimpun di HIPMI silahkan menanyakan kepada calon pemimpin NTT kedepan apa yang menjadi kiat-kiat mendapatkan sumber fiskal yang kuat dan sumber yang mana untuk pembiayaan, dari sektor mana. Karena kami di dinas teknis hanya mengeksekusi dan kami sebatas menyampaikan kajian dan pengamatan kami dalam 10 tahun belakangan,” kata Andre.
