KUPANG, POROS NUSANTARA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu partai pendukung FirManMu dimana menghantar Dr. Jefri Riwu Kore menjadi Walikota Kupang dan dr. Herman Man, menjadi Wakil Walikota saat ini, akan tetap kritis terhadap kebijakan pembangunan pemerintah selama lima tahun kedepan. PPP memiliki tanggung jawab moril untuk mengawal pemerintahan ini guna merealisasikan janji-janji kepada masyarakat Kota Kupang saat kampanye beberapa waktu lalu. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Kupang, Drs. Elyas Bebe, M.Pd, menyampaikan hal ini pada acara kegiatan Latihan Kepemimpinan Kader Dasar (LKKD) di Asrama Haji, Kota Kupang, Sabtu (18/11/2017).
Ilyas Bebe mengatakan, atas nama pengurus dan kader PPP Kota Kupang, pihaknya merespon positif terhadap semangat atau spirit yang sudah ditunjukan walikota dan wakil walikota Kupang yang mulai merealisasikan janji-janji kampanye. Walaupun diakuinya belum berjalan maksimal karena baru memulai dan diyakini selama lima tahun kedepan, program yang dicanangkan akan berjalan sesuai harapan warga.
PPP sebagai salah satu partai pendukung, kata Bebe, akan tetap kritis dalam melihat program yang dicanangkan pemerintah Kota Kupang. “Kita bersyukur walaupun pembahasan APBD 2018 belum dilaksanakan, tetapi dalam perencanaan kita sudah tahu bahwa pemerintahan Jefri Riwu Kore dan Herman Man, mengalokasikan anggaran untuk belanja pemerintah sebesar 40 persen dan belanja publik sebesar 60 persen.
Saya sudah perintahkan kepada anggota dewan dari PPP di parlemen untuk kritisi dan kawal program kerja pemerintahan sekarang. Seluruh anggota dari PPP harus aktif ikut rapat guna membahas anggaran yang berpihak pada rakyat,” tegasnya. Menurutnya, partai ini akan terus berjuang dengan memberikan penguatan pada para kader dan simpatisan agar pada pemilu mendatang bisa menempatkan wakilnya di semua dapil yang ada.
Jika pada pemilu 2019 dibagi dalam empat dapil maka minimal di semua dapil ada kader PPP. Dengan demikian di parlemen dapat membentuk 1 fraksi dan memiliki hak untuk menentukan sikap dalam hal mengambil sikap terkait kebijakan yang pro rakyat.
(Laporan : Erni Amperawati)
