Klarifikasi Penataan Belanja Daerah, Hak Dasar ASN dan Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga
SINGKAWANG–Kalbar. Porosnusantara co id (Rabu 18/11/2026). Ketua Komisi III DPRD Kota Singkawang, Sumberanto Tjitra, S.H., M.H., menilai kebijakan Pemerintah Kota Singkawang melakukan penyesuaian terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 50 persen pada gaji ketiga belas ASN merupakan bagian dari langkah penataan belanja daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal serta memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Sumberanto, kebijakan tersebut perlu dipahami secara utuh dan proporsional. Penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah bukan berarti menghilangkan hak dasar ASN, melainkan merupakan langkah efisiensi terhadap komponen tambahan penghasilan pada pembayaran gaji ketiga belas, dengan tetap mempertahankan pembayaran TPP bulanan yang bersifat rutin atau reguler.
“Dalam kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara cermat, pemerintah memang dituntut untuk menentukan skala prioritas belanja. Kita harus memahami bahwa APBD memiliki keterbatasan, sementara kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan. Karena itu, penataan belanja menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga,” ungkap Sumberanto.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut juga harus dilihat dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), khususnya terkait pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, terukur, dan bertanggung jawab.
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah ketentuan proporsi belanja pegawai yang harus dijaga sesuai amanat regulasi. Pemerintah daerah dituntut mampu mengendalikan belanja pegawai agar ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.






