Porosnusantara.co.id | Jakarta – Juru Bicara Muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rangga Kusuma, menanggapi hasil survei Adidaya Institut terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Dalam sesi wawancara terpisah dengan awak media, Rangga menyampaikan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih berada pada tingkat yang cukup tinggi, terutama dari kalangan masyarakat akar rumput seperti ibu rumah tangga, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya.
“Sejak awal, PKS melihat bahwa tingkat apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih cukup tinggi. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk perbaikan ke depan sebagaimana tercermin dalam hasil survei tersebut,” ujar Rangga.
Terkait penegakan hukum, Rangga menegaskan bahwa PKS yang kini menjadi bagian dari pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk turut mengawal jalannya pemerintahan, bukan sekadar menjadi pengamat.
Menurutnya, sejak awal Presiden PKS telah menegaskan bahwa partainya ingin berperan secara signifikan dalam pemerintahan dengan tetap menjaga sikap kritis, konstruktif, dan solutif.
“Koalisi yang dibangun harus menjadi koalisi yang kritis, konstruktif, dan solutif. Kami mendukung program-program pemerintah yang memiliki tujuan baik, sekaligus mengawal pelaksanaannya agar berjalan sesuai harapan masyarakat,” katanya.
Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memiliki tujuan positif, namun tetap memerlukan pengawasan terhadap aspek keamanan pangan, higienitas, serta efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, PKS juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan sipil dan ruang demokrasi, termasuk dalam mendorong penuntasan berbagai kasus yang menyangkut hak-hak warga negara.
Mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rangga menilai program tersebut merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya. Ia menyebut program tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut menuntut adanya pengawasan yang kuat dari berbagai lembaga, termasuk aparat penegak hukum.
“Karena anggarannya sangat besar, diperlukan pengawasan yang ketat melalui koordinasi antara lembaga terkait, termasuk kepolisian dan kejaksaan, agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari penyimpangan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Rangga menilai pemerintah perlu terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan, khususnya akademisi dan para ahli ekonomi.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah yang paling merasakan dampak gejolak ekonomi.
“Pemerintah perlu mendengar kritik dan masukan dari para pakar sebagai bahan evaluasi. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau, termasuk menjaga stabilitas harga bahan bakar, bahan pokok, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya,” tutupnya.
