Kleptokrasi yang ditandai oleh maraknya korupsi, kebocoran kekayaan negara, ekonomi rente, ketimpangan, dan lemahnya industrialisasi nasional masih menjadi tantangan mendasar. Karena itu, pemberantasan korupsi, pembenahan tata kelola sumber daya alam, hilirisasi, penguatan industri nasional, serta pengakhiran praktik kleptokrasi harus menjadi agenda nyata nasional.
“Paradoks Indonesia tidak akan berakhir hanya dengan perubahan konfigurasi politik atau pergantian pejabat. Diperlukan pemerintahan yang bersih, efektif, konsisten antara kata dan perbuatan, serta berani dan mampu membenahi tata kelola kekayaan nasional. Di situlah Asta Cita harus diwujudkan,” katanya.
Mengakhiri wawancara, Ali Wongso menegaskan bahwa pengusutan dugaan penyadapan, pendalaman kemungkinan agenda makar, dan rekonsolidasi pemerintahan merupakan satu rangkaian kepentingan nasional, yaitu menjaga kewibawaan negara dan memastikan seluruh kekuasaan bekerja untuk rakyat.
Presiden membutuhkan dukungan politik yang solid. Namun, soliditas tidak cukup diukur dari jumlah partai atau pembagian posisi dalam pemerintahan. Ukurannya adalah integritas, kesamaan visi, konsistensi tindakan, kinerja, dan kesediaan untuk diawasi.
“Yang dipertaruhkan bukan kepentingan seseorang atau kelompok, melainkan masa depan bangsa. Kapal besar Indonesia harus berlayar pada arah yang benar, dengan seluruh awak dan penumpangnya menjalankan tanggung jawab masing-masing secara konsisten. Persatuan harus berjalan seiring dengan integritas. Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus menjadi pegangan bersama,” pungkas Ali Wongso, kader binaan langsung Pendiri SOKSI dan Golkar, Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Suhardiman.
