“Kita ingin semua anak bangsa berada dalam kapal besar Indonesia dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Tetapi jangan sampai atas nama persatuan kita membiarkan para perusak kapal ikut menentukan arah pelayaran sehingga kita semua tidak sampai ke tujuan. Apalagi jika ada yang membocorkan lambung kapal hingga membahayakan keselamatan kapal beserta seluruh penumpangnya.”
Dalam kaitan itu, ia menekankan pentingnya rekonsolidasi pemerintahan yang disertai keterbukaan terhadap kontrol sosial yang konstruktif. Kritik masyarakat, pers, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen bangsa merupakan kebutuhan yang proporsional, bukan sesuatu yang harus dipandang sebagai musuh atau ancaman politik.
Pengawasan yang objektif diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan, mengoreksi kebijakan, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan demi tercapainya keberhasilan pembangunan nasional secara optimal bagi kepentingan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.
“Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang menutup diri dari kritik. Kekuatan justru terlihat dari keberanian menerima koreksi, memperbaiki kekeliruan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat. Kontrol sosial yang konstruktif merupakan bagian dari demokrasi sekaligus instrumen untuk menjaga kualitas pemerintahan agar tetap sejalan dengan visi dan misi Asta Cita,” ujar tokoh senior SOKSI, ormas pendiri Partai Golkar itu.
Pada akhirnya, rekonsolidasi pemerintahan harus bermuara pada percepatan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Asta Cita tidak boleh berhenti sebagai rumusan kebijakan, tetapi harus tercermin dalam keputusan dan hasil kerja seluruh jajaran pemerintahan.
Lebih jauh, Ali Wongso mengaitkan agenda tersebut dengan gagasan Paradoks Indonesia, buku yang ditulis Prabowo pada 2017. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang sangat besar, tetapi belum sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi kemakmuran rakyat.
