Menjawab pertanyaan wartawan apakah evaluasi khusus itu juga berlaku bagi kader Partai Golkar di jajaran pemerintahant, Ali Wongso dengan lugas mengatakan, “Ya, harus. Evaluasi khusus tu berlaku bagi siapa pun dan dari partai mana pun, sekalipun ia seorang ketua umum partai politik. Apalagi bagi kader Golkar, jelas doktrinnya adalah politik karya kekaryaan untuk membangun negara, ya politik negara, bukan mengolah atau merusak negara, bukan politik kekuasaan.”
Bagi SOKSI, Presiden perlu mengetahui bukan hanya siapa yang berada di dalam pemerintahannya, tetapi juga untuk kepentingan siapa sesungguhnya jabatan, kewenangan, dan kebijakan yang mereka jalankan.
“Jangan sampai seseorang menyatakan mendukung Presiden dan Asta Cita, tetapi tindakan serta kebijakannya justru berlawanan dengan arah yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Menurut mantan Anggota DPR RI itu, prinsip the right person in the right place harus menjadi dasar penataan personel pemerintahan. Pemerintahan membutuhkan orang-orang yang memiliki kapasitas, integritas, kesetiaan konstitusional, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab. Jika ditemukan penyalahgunaan jabatan atau keterlibatan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan ilegal, harus ada konsekuensi hukum dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kaitannya dengan seruan untuk menjaga persatuan nasional, mantan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu menyatakan dukungan penuh. Menurutnya, persatuan merupakan prinsip penting, tetapi tidak boleh mengakibatkan bangsa kehilangan arah perjuangan atau berubah menjadi konspirasi dan kompromi yang melindungi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta tindakan yang merugikan rakyat dan merusak negara.
