Ia menegaskan bahwa putusan MK dalam perkara tersebut tidak serta-merta berarti seluruh perdebatan publik mengenai persoalan dokumen pendidikan harus dianggap tidak pernah ada. Namun, setelah perkara diuji melalui mekanisme persidangan dan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima, maka langkah selanjutnya harus ditempatkan dalam koridor hukum yang berlaku.
Rumah K-GIBRAN Ajak Semua Elemen Bangsa Kembali Fokus
Rumah K-GIBRAN Provinsi Kalimantan Barat berharap putusan MK tersebut dapat menjadi momentum untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan dan mengembalikan perhatian masyarakat kepada agenda pembangunan nasional.
Seluruh pengurus dan penasehat Rumah K-GIBRAN Kalimantan Barat mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan, menghormati perbedaan pandangan politik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
“Kita sudah melewati proses politik dan proses hukum. Sekarang saatnya seluruh anak bangsa kembali memikirkan bagaimana Indonesia ke depan dapat semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Jefry.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara konstruktif, berbasis data, dan melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.
“Pemerintah tetap harus dikritik apabila ada kebijakan yang dianggap tidak tepat. Tetapi kritik jangan berubah menjadi upaya mencari-cari kesalahan tanpa dasar. Mari kita awasi pemerintahan secara objektif, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja,” lanjutnya.
Rumah K-GIBRAN Kalimantan Barat juga mengajak seluruh pihak, termasuk mereka yang tidak sependapat dengan putusan MK, untuk tetap menggunakan jalur hukum yang tersedia apabila masih terdapat langkah hukum yang memang secara konstitusional dapat ditempuh.
