Ia juga menginstruksikan petugas agar mengedepankan tindakan tegas, humanis, dan sesuai aturan. Setiap penindakan wajib didokumentasikan melalui video, baik menggunakan kamera tubuh (bodycam) maupun telepon seluler.
Dokumentasi tersebut digunakan untuk kepentingan pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi. Dadang juga meminta pengawasan melekat oleh provos guna memastikan personel menjalankan tugas secara profesional dan tidak melakukan penyimpangan.
Pelanggar Pelajar Akan Diberi Edukasi
Selain penindakan di jalan, Polda Metro Jaya juga akan memperkuat edukasi keselamatan berlalu lintas, termasuk bagi pelanggar yang masih berstatus pelajar.
Petugas diminta mendata identitas dan asal sekolah pelanggar pelajar untuk kepentingan pembinaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu petugas memahami penyebab pelanggaran, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga rendahnya kesadaran terhadap keselamatan.
Polda Metro Jaya juga akan melibatkan Bhabinkamtibmas dan fungsi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas) untuk memberikan edukasi lanjutan, terutama kepada pelanggar berulang atau yang melakukan pelanggaran berisiko tinggi.
Menurut Dadang, kunjungan edukatif kepada pelanggar bertujuan memberikan pemahaman mengenai risiko pelanggaran, bukan untuk mengintimidasi.
Ia menambahkan, penanganan persoalan lain di lingkungan pelajar, seperti tawuran, membutuhkan program pembinaan berkelanjutan dan tidak cukup hanya melalui operasi lalu lintas yang berlangsung selama 14 hari.
TNI dan Dishub DKI Jakarta Turut Mendukung
Operasi Patuh Jaya 2026 turut melibatkan TNI dan pemerintah daerah. Perwakilan TNI, Mayor Jenderal Putra Widyawinaya, menyatakan pihaknya mengerahkan 80 personel untuk mendukung pelaksanaan operasi sekaligus memperkuat kedisiplinan anggota TNI dalam berlalu lintas.
