Jika dugaan tersebut terbukti, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi berpotensi merugikan masyarakat yang berhak sekaligus mengganggu ketertiban penyaluran energi.
Edi menilai penegakan hukum yang terukur, transparan, dan berbasis bukti menjadi bagian penting dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi. Koordinasi antara kepolisian, Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk mencegah penyimpangan.
“Tujuan akhirnya jelas: melindungi hak masyarakat, menjaga ketertiban distribusi, dan mencegah kerugian negara,” tuturnya.
Hingga dugaan tersebut diverifikasi melalui pemeriksaan resmi, aktivitas kendaraan dan pola pembelian Biosolar di SPBU 142876XX masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Klarifikasi dari pengelola SPBU dan Pertamina juga diperlukan agar persoalan ini dapat diungkap berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.






