Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.
DPRD Riau Minta Dugaan Penyalahgunaan Biosolar di Duri Diusut
RIAU – Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di salah satu SPBU Pertamina di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, menjadi sorotan. Aktivitas pembelian Biosolar secara berulang oleh sejumlah kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Salah satu kendaraan yang disebut-sebut terlibat dalam aktivitas tersebut adalah mobil Toyota Fortuner yang diduga mengisi Biosolar di SPBU bernomor 142876XX. Namun, dugaan tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan transaksi, rekaman kamera pengawas (CCTV), serta data penyaluran BBM oleh pihak berwenang.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, H. Edi Basri, meminta Kapolda Riau Irjen Pol. Arman Achdiat memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Menurut Edi, distribusi BBM bersubsidi harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan diterima masyarakat serta sektor usaha yang berhak. Ia mengingatkan agar subsidi yang dibiayai negara tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan melalui praktik yang melanggar ketentuan.
“Persoalan bahan bakar minyak juga memerlukan pengawasan yang kuat, terutama terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, penimbunan, pengangkutan ilegal, dan praktik penjualan yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Edi, Selasa (20/10/2026).






