Ia menegaskan, BBM bersubsidi merupakan instrumen negara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pemeriksaan administrasi, tetapi juga harus memastikan penyaluran di lapangan berjalan sesuai aturan.
“BBM bersubsidi merupakan instrumen negara untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, distribusinya harus diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Minta Dugaan Pelangsiran Ditelusuri
Politikus Partai Gerindra tersebut berharap Polda Riau memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Pertamina, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta instansi terkait untuk menelusuri dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi.
Ia meminta setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan indikasi pelangsiran atau penyalahgunaan penyaluran, aparat diminta melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Penegakan hukum harus mampu membedakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk penghidupan dengan pelaku yang sengaja mengambil keuntungan melalui penyalahgunaan distribusi,” ujarnya.
Menurut Edi, pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif dengan menelusuri pola pembelian berulang, identitas kendaraan, riwayat transaksi, serta rekaman CCTV apabila tersedia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah aktivitas yang dipersoalkan melanggar ketentuan atau masih sesuai dengan aturan penyaluran BBM bersubsidi.
Pengawasan Diperketat agar Subsidi Tepat Sasaran
Dugaan aktivitas pelangsiran di SPBU Duri menjadi pengingat bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak cukup hanya mengandalkan aturan tertulis. Pengawasan di tingkat SPBU perlu berjalan efektif agar potensi penyimpangan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti.






