“Pertanyaan hukumnya harus dijawab secara terang. Untuk apa uang itu diberikan? Atas permintaan siapa? Siapa yang mengetahui? Siapa yang menerima manfaat? Apakah ada hubungan dengan pelaksanaan fungsi atau kewenangan tertentu? Semua itu harus dibuka melalui proses penyidikan dan pembuktian yang objektif,” kata Jalih.
Ia menilai pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang relevan justru penting untuk menjaga kredibilitas penegakan hukum. Jika memang setelah dilakukan pendalaman tidak ditemukan keterlibatan atau hubungan hukum dengan tindak pidana, hal tersebut juga harus dijelaskan berdasarkan proses yang transparan.
Menariknya, KPK sendiri telah menyatakan akan menelaah setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Jaksa Penuntut Umum akan melakukan telaah dan analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara kuota haji.
KPK juga menegaskan bahwa fakta persidangan merupakan bagian penting dalam upaya mengungkap konstruksi perkara secara utuh.
Bagi Jalih, pernyataan tersebut harus diwujudkan dalam langkah konkret.
“Kalau KPK menyatakan seluruh fakta persidangan akan ditelaah, maka masyarakat tentu menunggu tindak lanjutnya. Jangan sampai fakta yang sudah muncul dengan jelas hanya berhenti pada analisis internal. Jika terdapat relevansi, pihak-pihak yang disebut atau memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa harus dipanggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya.
FORMASI, kata Jalih, akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut. Pengawalan masyarakat sipil dinilainya penting agar proses pemberantasan korupsi tidak kehilangan arah dan tetap berpijak pada prinsip persamaan di hadapan hukum.
Secara hukum, KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
