Jangan Hanya Investor yang Menikmati Kekayaan Obi
Jefry juga menyoroti besarnya aktivitas pengelolaan sumber daya nikel di Pulau Obi. Ia menilai masyarakat lokal harus memperoleh manfaat nyata dari kekayaan alam yang berada di wilayah mereka.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat Pulau Obi sebagai kawasan investasi dan sumber penerimaan ekonomi, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh manfaat langsung berupa infrastruktur, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, serta peningkatan kesejahteraan.
“Kekayaan Obi, terutama nikel, terus diambil dan menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar. Tetapi masyarakat bertanya, pembangunan apa yang benar-benar mereka rasakan? Jangan sampai kekayaan daerah diambil, sementara masyarakatnya tetap tertinggal,” kata Jefry.
Desa Kawasi Turut Disorot
Selain persoalan infrastruktur, Jefry juga menyinggung rencana pemindahan Desa Kawasi, yang menurutnya merupakan salah satu desa tua di Pulau Obi.
Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan apabila pada saat yang sama terdapat masyarakat desa yang justru harus menghadapi persoalan pemindahan akibat perkembangan kawasan industri.
“Kawasi adalah desa yang sudah lama ada di Obi. Kalau pembangunan atas nama investasi justru membuat masyarakat harus kehilangan ruang hidupnya, maka pemerintah harus menjelaskan dengan terang: siapa sebenarnya yang mendapatkan manfaat dari PSN ini?” ujarnya.
Jefry: Evaluasi Total atau Cabut PSN
Karena itu, Jefry meminta Presiden Prabowo tidak hanya melihat keberhasilan PSN dari sisi nilai investasi dan aktivitas industri, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat lokal.
Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN di Pulau Obi, termasuk transparansi manfaat pembangunan, realisasi infrastruktur, perlindungan hak masyarakat, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam kebijakan pembangunan.
