Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan jalan bukan hanya masalah transportasi. Bagi masyarakat Obi, infrastruktur jalan berkaitan langsung dengan harga hasil pertanian, biaya distribusi, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, mobilitas masyarakat, serta terbukanya pusat-pusat ekonomi baru.
Dengan kata lain, pembangunan jalan dapat menjadi salah satu bentuk CSR yang memiliki efek berantai terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sherly juga meminta perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pengelola kawasan industri di Maluku Utara, termasuk Harita Nickel, untuk meningkatkan kualitas tata kelola CSR.
Menurutnya, perusahaan perlu membuka informasi mengenai nilai nominal CSR dan rincian alokasi program setiap tahun.
Transparansi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar kekuatan anggaran sosial masing-masing perusahaan dan mengarahkannya kepada kebutuhan masyarakat yang paling prioritas.
“Kami butuh CSR-nya naik kelas. Efektivitas CSR tidak diukur dari berapa banyak program yang diadakan, tetapi berapa banyak jumlah penduduk di sekitar kawasan industri atau tambang yang masalahnya terselesaikan,” ujar Sherly.
Pernyataan ini sekaligus memberikan ukuran baru terhadap keberhasilan CSR.
Bukan berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi berapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar selesai.
Pembangunan jalan lingkar Pulau Obi menjadi persoalan yang membutuhkan pembiayaan besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan satu sumber anggaran.
Pemprov Maluku Utara menyatakan memiliki komitmen membangun jalan lapen sekitar 15 kilometer setiap tahun di Pulau Obi.
Namun, jika total kebutuhan jalan lingkar mencapai sekitar 330 kilometer, maka dibutuhkan kolaborasi pembiayaan dan pembangunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, serta kontribusi CSR Harita Nickel.
