Indonesia mengimpor minyak dari negara seperti Nigeria dan Angola melalui Samudra Hindia atau memutar via Tanjung Harapan, jalur yang tidak melewati Hormuz.
Namun, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia tetap melintasi Selat Hormuz, termasuk dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Gangguan kecil sekalipun di kawasan tersebut dapat memicu lonjakan harga energi global.
Artinya, Indonesia tetap terdampak, bukan karena jalurnya, melainkan karena ketergantungannya pada sistem harga global.
Secara teori, distribusi energi dapat dialihkan melalui Tanjung Harapan. Namun dalam praktik, jalur tersebut menghadapi tantangan: jarak lebih panjang, biaya logistik meningkat, serta risiko cuaca yang lebih tinggi. Untuk minyak dari Teluk Persia, Hormuz tetap menjadi jalur yang sulit tergantikan.
Dalam ekonomi global, jalur alternatif bukan sekadar tersedia atau tidak, melainkan layak secara ekonomi atau tidak.
Indonesia menguasai sejumlah jalur vital dunia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Namun hingga kini, posisi tersebut masih berada pada tahap:
“dilalui dunia, tetapi belum menentukan arah dunia.”
Indonesia masih lebih sering menjadi:
* jalur lintasan, bukan pengatur arus,
* ruang lewat, bukan pusat kendali,
* potensi besar, namun belum menjadi leverage nyata.
Jika preseden “tarif selat” meluas, Indonesia tidak bisa hanya menjadi penonton. Sejumlah langkah strategis perlu diperkuat:
* konsistensi pada prinsip kebebasan navigasi,
* diplomasi maritim yang lebih ofensif,
* transformasi pelabuhan menjadi pusat nilai tambah,
* penguatan cadangan energi strategis,
* serta kontrol keamanan laut berbasis kepentingan nasional.
Pengamat budaya geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko kamis 9/4/2026, menilai isu ini harus dibaca dalam konteks pergeseran kekuatan global.
