Model ekonomi semacam itu tidak hanya menyingkirkan petani, nelayan, dan masyarakat adat dari ruang hidupnya, tetapi juga melahirkan kerusakan ekologis sistemik. Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan krisis pangan bukan semata-mata takdir alam, melainkan konsekuensi kebijakan ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan dan keadilan sosial.
Karena itu, DN-PIM menegaskan perlunya koreksi arah pembangunan menuju ekonomi konstitusional, ekonomi kerakyatan, dan ekonomi berkelanjutan. Negara harus kembali menjalankan peran aktif sebagai pengelola amanat rakyat melalui reforma agraria sejati, penataan perizinan sumber daya alam, penguatan koperasi dan UMKM, serta perlindungan lingkungan hidup.
4. DN-PIM memandang bahwa ancaman terbesar terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI bukan terutama datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam akibat akumulasi persoalan yang dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil dan bermartabat.
Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan hukum, korupsi yang mengakar, serta praktik politik yang menghalalkan segala cara telah menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Apabila rasa keadilan publik terus dilukai dan aspirasi rakyat tidak menemukan saluran yang sah, maka ikatan kebangsaan akan melemah.
Ketika negara dipersepsikan hanya melayani kepentingan segelintir elite, sementara mayoritas warga merasa terpinggirkan, benih-benih disintegrasi sosial akan tumbuh. Ekspresi ketidakpuasan dapat bermetamorfosis menjadi konflik horizontal, radikalisme, separatisme, atau penolakan terhadap otoritas negara.
Menjaga persatuan bangsa tidak cukup hanya dengan slogan dan simbol. Persatuan sejati hanya dapat dibangun melalui kebijakan nyata yang menghadirkan keadilan sosial, kehadiran negara yang adil di seluruh wilayah, serta penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Persatuan yang kokoh hanya berdiri di atas fondasi keadilan, bukan paksaan.
