Bill Clinton Totononu SH: Warga Obi Tetap Bersabar DPR-RI Sedang Perjuangkan UU Daerah Kepulauan Kepada Pemerintah

FB_IMG_1769220785530

Bill Clinton Totononu SH: Warga Obi Tetap Bersabar DPR-RI Sedang Perjuangkan UU Daerah Kepulauan Kepada Pemerintah

Jakarta. Porosnusantara. co. id. (24/01/2026). Masih ada harapan untuk masyarakat Obi merindukan pemekaran baru atau melepaskan diri dari kabupaten Halmahera Selatan karena saat ini menurut Bill Clinton Totononu S.H DPD-RI dalam hal ini Dr. R. Graal Taliawo S.Sos. M.Si yang merupakan putra Halmahera Selatan sedang memperjuangkan Undang – Undang Daerah Kepulauan yang sudah masuk Prolegnas sehingga diharapkan masyarakat Obi mendukung penuh langkah perjuangan ini.

Menurutnya, UU ini sangat penting untuk mengakomodasi kekhasan wilayah kepulauan Indonesia dan memastikan pemerataan pembangunan serta penguatan ketahanan wilayah dalam rangka memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Bill demikian sapaan akrabnya sebagai putra Obi memiliki tanggung jawab besar untuk memperjuangkan dan memperjelas status pulau Obi ini di mata pemerintah Prabowo. Hal yang penting disini adalah Pemerintah Prabowo diminta untuk mengevaluasi status pulau Obi sebagai PSN (Proyek Strategi Nasional) apakah sejalan dengan kemakmuran masyarakat Obi, jika tidak ada sebaiknya di cabut saja supaya masyarakat Obi bisa menentukan sikap berjuang menjadikan daerah otonomi baru agar sumber dalam alam dapat di tata untuk kemakmuran masyarakat Obi. Sahutnya

Informasi yang didapat dari Dr. Graal Taliawo, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan merupakan inisiatif dari DPD RI yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Saat ini, RUU tersebut sedang dalam proses pembahasan, dengan harapan dapat segera disahkan menjadi UU yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan dan pembangunan wilayah kepulauan. Hal ini sejalan dengan mimpi dan harapan masyarakat Obi untuk Obi menjadi Daerah Otonom Baru dan segera melepaskan dari dari pemerintah Halmahera Selatan demi terciptanya Pemerataan Pembangunan Insfratruktur, Pengelolaan Keuangan Daerah secara merata dan bertanggung jawab serta tepat sasaran langsung kepada kebutuhan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *