“Jakarta sedang bertransformasi menjadi living global city. Tapi membangun kota global bukan meniru dunia, melainkan bagaimana membuat dunia belajar dari Jakarta — kota yang tumbuh tanpa kehilangan hati,” kata Yenny.
Ia menilai sistem keuangan dan audit Pemprov DKI sudah tertib, namun partisipasi publik masih perlu diperkuat.
“Portal APBD dan QPBD sudah interaktif, tapi jangan berhenti di situ. Ini momentum bagi Gubernur untuk memperluas partisipasi publik, terutama melalui pra-musrenbang yang komunikatif dengan akar rumput,” jelasnya.
Menurut Yenny, birokrasi Jakarta harus lebih kolaboratif dan peka terhadap kebutuhan sosial.
“Transparansi harus jadi karakter, bukan sekadar formalitas. Tata kelola pemerintahan harus bergeser dari berorientasi dokumen ke berorientasi manusia,” tandasnya.
Diskusi publik yang digagas DPD PA GMNI Jakarta Raya ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Konferensi Daerah (Konferda) V. Selain sebagai ruang intelektual, forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta.
DPD PA GMNI Jakarta Raya menegaskan komitmennya untuk terus menjadi “pejuang pemikir dan pemikir pejuang” dalam mengawal Jakarta menuju kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkarakter nasionalis.(Axnes).
