Soni juga mengingatkan pentingnya memperkuat partisipasi publik agar kebijakan tidak hanya transparan di atas kertas, tetapi juga akuntabel di lapangan.
“Partisipasi masyarakat masih lemah karena transparansi belum maksimal. Ujungnya, akuntabilitas lemah dan berpotensi melahirkan korupsi. Maka, PA GMNI harus ikut mengawal Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta-Ketua Bidang Komunikasi Sosial, menegaskan bahwa kebijakan Gubernur Pramono Anung berorientasi pada pembangunan dari bawah, dengan fokus utama pada pendidikan dan pengentasan kesenjangan sosial.
“Syarat menjadi kota global itu SDM-nya harus terdidik. Enggak boleh lagi ada rumah dempet, tidur pakai shift, satu rumah belasan orang. Jakarta tidak bisa jadi kota global kalau masyarakatnya tidak terangkat,” ujarnya.
Chico memaparkan sejumlah capaian konkret Pemprov DKI, seperti peningkatan penerima manfaat KJP dari 500 ribu menjadi lebih dari 700 ribu anak, perluasan KJMU hingga 17 ribu mahasiswa, serta pemutihan 8 ribu ijazah pelajar yang tertahan.
“Pak Gubernur selalu bilang, membangun Jakarta harus dari bawah. Dalam dua minggu menjabat saja beliau sudah menaikkan penerima KJP. Itu bukti komitmen terhadap keadilan sosial,” tegas Chico.
Ia juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada masyarakat.
“Tata kelola yang buruk memperparah ketimpangan. Karena itu, kami ingin memastikan Jakarta menjadi kota dunia yang berpihak pada rakyat — kota global yang inklusif, adil, dan penuh inovasi,” ujarnya.
Pemerhati kebijakan publik Yenny Sucipto menekankan bahwa keberhasilan Jakarta sebagai kota global tidak diukur hanya dari infrastruktur dan teknologi, tetapi dari sejauh mana kota ini mampu “memanusiakan manusianya”.
