Porosnusantara.co.id-Jakarta | Media sosial kembali dihebohkan oleh isu bahwa anggota DPR RI menerima gaji sekitar Rp 3 juta per hari, atau lebih dari Rp 100 juta per bulan. Namun, kabar ini ternyata tidak sepenuhnya akurat—dengan adanya klarifikasi penting dari pihak berwenang.
Awalnya, pernyataan bahwa penghasilan anggota dewan telah meningkat drastis muncul dari seorang politikus yang menyebut gaji bersih bisa melebihi Rp 100 juta karena kini tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, anggota DPR menerima kompensasi—sebesar sekitar Rp 50 juta setiap bulannya. Jika ditilik dari angka itu, jelas terdengar mencolok dan berpotensi mengundang reaksi publik.
Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada kenaikan gaji pokok bagi para legislator. “Tidak ada penambahan gaji. Hanya kompensasi untuk rumah jabatan yang telah dikembalikan ke pemerintah,” katanya saat menghadiri upacara kenegaraan di Istana Negara.
Lebih lanjut, hingga sekarang belum ada perubahan terhadap ketentuan gaji pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000—yakni:
Ketua DPR: Rp 5.040.000,
Wakil Ketua: Rp 4.620.000,
Anggota DPR: Rp 4.200.000 per bulan.
Sementara itu, berbagai tunjangan—seperti tunjangan jabatan, istri/suami, anak, komunikasi, kehormatan, hingga uang sidang—tetap diperhitungkan secara terpisah.
Seorang pengamat politik bahkan sempat menyoroti isu ini sebagai indikator betapa besar jurang antara wakil rakyat dan masyarakat umum. “Isu kenaikan gaji seperti ini membuat wakil rakyat terlihat semakin jauh dari realitas publik,” komentarnya.
Di tengah kesulitan ekonomi yang tengah dirasakan sebagian besar masyarakat, sensasi soal gaji tinggi anggota DPR memang sulit diabaikan begitu saja. Meski sebagian kebenaran terletak pada adanya uang kompensasi, istilah “kenaikan gaji” tentu bisa mengaburkan pemahaman publik terhadap realitas sebenarnya.
