Prabowo, Putin, dan Pertarungan Blok Global
Momentum geopolitik baru hadir ketika Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Rusia melalui Rosatom adalah raksasa industri PLTN dunia. Bagi Indonesia, kerja sama ini bisa mempercepat kemandirian energi nuklir.
Namun risiko juga besar. AS dan Prancis jelas tidak tinggal diam. Indonesia kini berada di tengah tarik-menarik blok Barat dan Timur.
“Diplomasi energi harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. Jangan sampai uranium dan thorium jadi alat tawar asing. Prabowo harus tegas, tidak tunduk pada tekanan siapa pun,” ujar Haidar.
Risiko yang Mengintai
Tiga ancaman nyata menurut Haidar Alwi:
Cadangan strategis jatuh ke tangan asing bila regulasi longgar.
Lahirnya oligarki energi bila proyek nuklir dikuasai segelintir elite.
Indonesia hanya jadi pion geopolitik bila tidak punya sikap tegas.
“Pasal 33 bukan sekadar hiasan di dinding DPR. Ia mandat yang harus diwujudkan untuk rakyat. Jika pemerintah abai, uranium dan thorium hanya akan jadi komoditas politik global, sementara rakyat tetap bayar listrik mahal,” tandasnya.
Jalan Kedaulatan Energi Rakyat
Haidar menawarkan solusi agar kekayaan strategis ini benar-benar berpihak pada rakyat:
Bangun kemandirian nuklir nasional: riset, SDM, dan infrastruktur dalam negeri.
Bentuk Badan Kedaulatan Nuklir Rakyat: transparan, akuntabel, anti-oligarki.
Dorong koperasi energi rakyat masuk dalam rantai pertambangan.
Pastikan diplomasi energi Prabowo berpijak pada Pasal 33, bukan agenda asing.
Gunakan uranium & thorium untuk listrik murah rakyat, bukan elite.
“Uranium Melawi dan thorium Bangka Belitung adalah amanah sejarah. Amanah ini harus digunakan untuk kedaulatan energi rakyat, bukan untuk elit, bukan untuk asing. Energi nuklir untuk rakyat, dan hanya dengan itu Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa besar dunia,” pungkas Haidar Alwi.(AXS).
