Kehadiran Dasco sebagai wajah resmi parlemen menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memiliki rute tengah, jalan damai yang konstitusional. Saat banyak pihak tergoda memelihara luka politik, Dasco memilih jalur penyembuhan melalui kejelasan sikap, bukan retorika yang memperkeruh suasana.
Energi Damai dari Parlemen yang Efektif
Bagi Haidar Alwi, langkah Dasco menunjukkan bahwa DPR RI bisa hadir sebagai lembaga penyeimbang kekuasaan, bukan panggung kegaduhan. Tidak ada glorifikasi, tidak ada pengkultusan. Yang ada adalah sikap yang menjaga martabat parlemen dalam menghadapi isu besar.
Ketika dua tokoh dari kubu berbeda mendapat abolisi dan amnesti serta prosesnya disampaikan Dasco secara sistematis tanpa politisasi berlebihan, itu menandakan satu hal penting: parlemen masih punya harapan sebagai ruang akal sehat nasional. “Yang dilakukan Dasco adalah contoh konkret bahwa rekonsiliasi politik tidak harus diucapkan, tapi diwujudkan,” kata Haidar Alwi.
Ia menambahkan bahwa dalam tatanan politik modern, sosok yang bisa menjembatani eksekutif dan publik secara jernih adalah kekayaan moral bangsa. Dasco tidak menjadikan momen ini sebagai ajang unjuk kekuasaan, justru menjaga marwah DPR sebagai institusi negara, bukan alat partai. Inilah nilai yang layak dipelihara dalam praktik kenegaraan kita hari ini.
Haidar Alwi juga menilai penting bagi publik untuk memahami bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini tidak serta-merta membebaskan seseorang karena kedekatan politik, melainkan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang diatur dalam konstitusi. Amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto, bukanlah pengecualian, melainkan hasil dari proses verifikasi panjang yang dilakukan pemerintah, melibatkan lembaga-lembaga terkait, dan disetujui DPR setelah konsultasi formal. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih mampu menjalankan proses politik secara rasional, terbuka, dan dalam koridor hukum yang benar.
