Pembelian the combat aircraft menuai pro kontra di tengah publik. Karena pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia menolak menerima hibah pesawat serupa dari Qatar. Menteri Pertahanan kala itu Juwono Sudarsono, Kamis (19/3/2009) mengatakan biaya perawatan skuadron Mirage sangat mahal.
Dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang juga menghampiri PS pada saat gagalnya program food estate yang menelan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun tahun 2020-2021 dan Rp 4,1 triliun pada tahun 2022. Mengutip pernyataan Hasto Kristianto Sekjen PDIP (15/08/2023) silam “Kebijakan itu ternyata disalahgunakan, hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu bagian dari kejahatan terhadap lingkungan,” ujarnya.
5. Erick Thohir (ET), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini diduga sarat dengan KKN selama menjabat sebagai menteri BUMN. Dugaan NCW ini dimulai sejak adanya laporan dumas ke NCW terkait terlalu banyak ikut campur Boy Thohir (BT) kakak kandung ET dalam setiap proyek strategis di BUMN. Dari sekian banyak dugaan KKN yang menggeret nama ET yang paling mengemuka adalah dugaan korupsi pada proyek Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) pembangunan proyek Engineering Procurement Construction (EPC) Pabrik Amonia di Banggai Amonia Plant (BAP) senilai US$507,86 juta dengan jadwal penyelesaian 28 bulan.
Dugaan awal NCW dimulai dengan pertikaian BUMN PT Rekayasa Industri (REKIND) dan PT Panca Amara Utama (PAU) milik BT karena dana talangan PIHC kepada REKIND yang diuangkan oleh PAU dengan mencairkan performance bond alias uang jaminan REKIND di Bank Mandiri secara sepihak senilai US$56 juta atau sekitar Rp812 miliar.
Selain itu, ada uang retensi yang ditahan oleh PAU senilai US$50,78 juta atau setara Rp711 miliar padahal pabrik PAU yang dibangun REKIND sudah beroperasi sejak 2018. Sehingga jika ditotalkan REKIND yang merupakan anak perusahaan PIHC berpotensi menderita kerugian Rp1,5 triliun.
