KEPALA BPN KAB. WAJO, DINILAI MENGHALANG – HALANGI PROSES PEMBAYARAN GANTI RUGI 42,97 HEKTARE BENDUNGAN PASELLORENG. “ PENGUNJUK RASA MEMINTA APH MEMERIKSA KEPALA BPN WAJO “

  • Bagikan

PorosNusantara – WAJO -SulSel || Ratusan Masyarakat dari tiga Desa, Yakni Desa Paselloreng dan Desa Arajang Kecamatan Gilireng serta Desa MinangatelluE Kec. Maningpajo Bersama AMIWB melakukan Orasi didepan Kantor ATR/BPN Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Senin 8 Mei 2023, Nampak Personil Kepolisian dan Personil Kodim 1406 Wajo berjaga – jaga, baik disekitar Kantor BPN maupun didalam halaman Kantor BPN Wajo.

Orator Pengunjuk Rasa Syaifullah, Pada pernyataan Sikapnya, mengatakan ada 6 (enam ) Tuntutan Masyarakat yang belum mendapatkan Haknya dalam hal ganti rugi lahan yang masuk dalam bendungan Paselloreng, Bahwa Bendungan Paselloreng merupakan Proyek Strategis Nasional telah di resmikan oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada tanggal, 9 September 2021, Peresmian tersebut menandakan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan telah selesai, dalam hal ini khusus mengenai ganti rugi lahan Masyarakat.

Namun sangat IRONIS, pembayaran ganti rugi lahan Bendungan Paselloreng berdasarkan Pengukuran Lokasi ( Penlok ) tahun 2021 yang ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi selatan Andi Sudirman Sulaeman .S.T masih menyisahkan masalah pembayaran ganti rugi lahan seluas 42.97 Ha yang merupakan sisa lahan bendungan paselloreng seluas 222,83 Ha yang belum terbayarkan hingga hari ini, sudah hampir dua tahun sejak diresmikannya Bendungan Paselloreng hingga hari ini juga belum terselesaikan.- tegasnya
Syaifullah, menambahkan bahwa Masyarakat cukup bersabar hingga bertahun tahun memperjuangkan haknya atas ganti rugi lahannya yang terdampak pembangunan bendungan paselloreng dengan menunggu Ihtikad baik dari penyelenggara dalam hal ini Kepala Kantor ATR / BPN Wajo atau pelaksana pengadaan tanah Bendungan Paselloreng, Namun sampai saat ini masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum dari penyelenggara akan waktu pembayaran ganti rugi lahan masyarakat, dimana seluruh proses tahapannya telah selesai.

Sesuai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah N0. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Oleh karena itu, Masyarakat 3 ( tiga ) Desa menyatakan Sikap antara lain sebagai berikut :
1. Menuntut Kepala BPN Wajo Segera memproses pembayaran ganti rugi lahan masyarakat seluas 42,97 hektare, karena dasar bukti kepemilikan masyarakat penerima ganti rugi prosesnya sudah dinyatakan selesai.
2. Meminta apparat penegak hukum memeriksa Kepala BPN Wajo, SYAMSUDDIN atas tindakannya yang sengaja menghalang – halangi proses ganti rugi lahan masyarakat pada 42,97 Ha untuk mendapatkan ganti rugi atas pembangunan bendungan Paselloreng.
3. Mendesak Kepala BPN Wajo menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi antara Kepala Kanwil BPN Sulsel dengan Bupati, Kepala BBWS Sulsel, Kapolres Wajo, Dandim 1406 Wajo, Kejaksaan Negeri Wajo, BPN Wajo pada tanggal, 29 Desember 2022 yang memerintahkan agar 42,97 Ha segera memproses pembayaran ganti rugi lahan masyarakat paling lambat 14 hari kerja berdasarkan berita acara rapat koordinasi tersebut.
4. Meminta Kepala BPN Wajo untuk menjelaskan seterang – terangnya kepada masyarakat dan publik alasan mengapa pemilik lahan hinga saat ini belum dibayarkan.
5. Mendesak Kepala BPN Wajo mengeluarkan Surat Resmi sebagai jaminan kepastian hukum kepada masyarakat penerima ganti rugi lahan bendungan paselloreng bahwa ganti rugi lahan masyarakat akan diproses paling lambat 6 ( enam ) hari kerja sejak Surat tersebut dikeluarkan.
6. Mendesak Kepala BPN Wajo untuk membayar biaya ganti rugi pemindahan Kuburan yang sudah selesai proses Validasinya.

Kami masyarakat yang terdampak bendungan paselloreng yang belum terbayarkan ganti rugi lahan kami, tidak akan berhenti melakukan aksi unjuk rasa, sebelum Kepala BPN Wajo mengeluarkan Surat Resmi bersedia Memproses pembayaran Ganti Rugi Lahan Kami, dan Apabila Kepala BPN Wajo tidak mengindahkan tuntutan ini, maka kami masyarakat Bersama AMIWB akan menempuh seluruh upaya perjuangan hak kami, termasuk melaporkan masalah ini ke Presiden Joko Widodo, Kementerian ART/BPN Republik Indonesia, Gubernur Sulsel, DPRD Sulsel, Kanwil BPN Sulsel maupun kepada seluruh Instansi yang terkait.- Tegas Syaifullah selaku Orator dari AMIWB.

Pantauan Awak Media Porosnusantara.co.id Biro Wajo, Pengunjuk rasa berorasi didepan kantor ART/BPN Wajo sekitar satu jam, malah pengunjuk rasa melemparkan telur kekantor BPN, baru Pihak Kepolisian dalam hal Kasat Reskrim Polres Wajo bernegosiasi dengan Pengunjuk rasa, sehingga pada akhirnya Kepala BPN Wajo, Syamsuddin dapat menemui Pengunjuk rasa, namun itu tidak berlangsung lama karena pernyataan Kepala BPN Wajo dinilai tidak searah dengan tuntutan Pengunjuk rasa, dimana setelah pengunjuk rasa menyampaikan ke-6 poin tuntutannya, Kepala BPN Wajo Syamsuddin, mengatakan saya sudah menindaklanjuti dengan persuratan Balai untuk meminta Penlok baru itu tertanggal 1 Maret 2023 dan memperlihatkan bukti suratnya kepada Pengunjuk Rasa yang disaksikan oleh para pihak Keamanan dalam hal Kepolisian.

Kemudian Mantan Kepala BPN Kab. Sidrap ini, menyebut dirinya tak berani memproses pembayaran ganti rugi karena akan berdampak hukum “ Saya tidak mau dipenjara gara – gara ini, saat ini saja saya sudah teriperiksa di Kejaksaan tinggi Makassar” .- katanya

Sementara Marsose Gala Ketua DPC LAKI Kab. Wajo, mengomentari Aksi Unjuk Rasa di Kantor BPN Wajo, bahwa mendukung langkah Pengunjuk rasa untuk melaporkan Kepala Kantor BPN Wajo bilamana tidak diindahkan tuntutannya dalam hal Proses Pembayaran ganti rugi lahan seluas 42.97 Ha, apalagi mendengar Pernyataan Kepala Kantor BPN Wajo, didepan Pengunjuk rasa mengaku kalau ada Oknum yang bermain, Cuma kita tidak ketahui Persis siapa Oknum yang dimaksud, apakah Oknum BPN Sendiri atau ada oknum diluar Pegawai BPN, ini sebenarnya Pintu Masuk Pihak APH untuk mengusut pernyataan tersebut, Cuma kalau pengunjuk rasa mau melaporkan ya tentu harus Berani melaporkan secara Resmi ke Aparat Penegak Hukum karena kalau hanya bentuk unjuk rasa mungkin tidak terlalu ditanggapi APH. Imbuhnya

Marsose Gala,menambahkan jadi bukannya hanya ganti rugi lahan masyarakat Paselloreng yang dipersoalkan, ada juga sangat Urgen dimata Publik, ya apa itu kami melihat Pengurusan Sertifikat di Kantor BPN Kab. Wajo, sejumlah masyarakat resah atas proses penerbitan Sertifikat yang memakan waktu terlalu lama ada sampai tujuh bulan belum juga terbit sertifikatnya, seperti contoh ada pengurusan sertifikat mandiri sudah empat bulan masih bergulir di Seksi Pengukuran, yang menjadi juga permasalahan pengurusan sertifikat mandiri sudah dibayar di loket baik pendaftaran maupun biaya Pengukuran, namun pihak Pengukuran nanti mau turun setelah dibayar rp. 500 ribu pertitik dalam kota jadi kalau luar kota pasti diatasnya, apalagi sekarang banyak orang berperkara gara – gara memegang Prodak Hukum BPN yakni Sertifikat tidak procedural Penerbitannya, artinya dasar Penerbitannya tidak ada Pengoporan hak, tidak ada Pengalihan Hak, hanya paling memiliki Penguasaan lahan yang ditanda tangani oleh Pihak Pemerintah Setempat ( Kepala Desa l Lurah dan diketahui Camat ) ini ada yang terjadisaat ini bergulir di PN Sengkang, dan yang diharapkan adalah bagaimana Pihak Kantor BPN Wajo mentransparankan SOP pengurusan sampai penerbitan Sertifikat utamanya Sertifikat Mandiri, kalua Sertifikat melalui PTSL dan Redis Pertanian kita bias maklumi karena penerbitannya Kolektif. – harap Mantan Wartawan Harian Palopo Pos Fajar Group. ( Dahliah )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *