Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR, seperti pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19.
Tercatat sesuai data emonitoring hingga akhir Desember 2022, dari total pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp125,9 triliun realisasi penyerapan anggaran program belanja Kementerian PUPR sebesar Rp117,9 triliun atau 93,6%.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk mengantisipasi inflasi, Kementerian PUPR komitmen dalam proses pengadaan untuk penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN). Menteri Basuki berpesan pentingnya penggunaan komponen produk dalam negeri untuk menjaga roda ekonomi nasional.
Dalam belanja infrastruktur, Menteri Basuki menekankan seluruh material yang digunakan harus produksi dalam negeri, apabila terpaksa impor harus diketahui Direktur Jenderal dan bila benar-benar tidak ada produksi dalam negeri. “Pascapandemi ini kita dorong pemanfaatan produk-produk dalam negeri, kalau dulu perintahnya utamakan produksi dalam negeri, kalau sekarang di larang impor,” kata Menteri Basuki.
Berdasarkan data, capaian penggunaan PDN dalam belanja infrastruktur PUPR tahun 2022 mencapai angka sebesar 93,4% atau senilai Rp112 triliun dari rencana sebesar Rp120 triliun.
Dari progres tersebut, tercatat sejumlah infrastruktur Kementerian PUPR yang telah diresmikan dari Januari hingga Juli 2022, pertama untuk Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air (SDA) diantaranya Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora Jawa Tengah (Jateng), Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Beringib Sila di Kabupaten Sumbawa Barat NTB, Bendungan Semantok Jawa Timur, Bendungan Kering Ciawi dan Sukamahi, Bendungan Sadawarna, Embung Kedung Sambi serta Embung Sumingkir di Jateng, dan Pusat Persemaian Modern Rumpin Jawa Barat.
