Kepala BMKG Dwikorita Genjot Kesiapan Untuk Arus Balik Mudik IdulFitri 2022

Porosnusantara.co.id – Jakarta || Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Muhadjir Effendy bersama Kepala BBMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala BNPB Suharyanto pada Kamis 28 bulan lalu terkait arus balik mudik meninjau kesiapan Posko mudik Idul Fitri tahun 2022 di Pelabuhan Bakauheni Lampung.

Selain mininjau kesiapan Posko mudik, para rombongan juga melakukan pemantauan menggunakan helikopter BNPB untuk melihat kondisi aktivitas gunung Krakatau maupun sekitar gunung tersebut, dari pada peninjau tersebut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyimpulkan Krakatau sudah mereda baik letusan, tremor maupun ketinggian asap serta material yang dikeluarkan, bahkan potensi terjadinya tsunami akibat longsoran bawah laut terbilang rendah.

BACA JUGA  Penuhi Janji, Kapolri Jenguk Sinta Aulia Anak Yang Sakit Tumor Kaki

“berdasarkan situasi tersebut maka pemerintah berkesimpulan bahwa arus mudik dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pelayaran dari Pelabuhan Merak, Banten, menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung dapat terus berjalan, karena berdasarkan pengamatan kami lokasi penyeberangan Merak-Bakauheni cukup jauh dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau,” tutur Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

BACA JUGA  Menteri Basuki Dorong Peran Aktif Pakar Teknik Penyehatan dan Lingkungan IATPI Wujudkan Smart Living

Tak hanya melakukan peninjauan, bidang BMKG juga memonitor perkembangan cuaca di seluruh wilayah Indonesia pada 5 Mei lebaran tahun 2022. Hal ini disebabkan terjadi potensi adanya indikasi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah selama periode mudik balik.

Adanya kunjungan bersama BNPB dan BMKG yang berlokasi di Lampung pada saat lalu juga merupakan bentuk kerjasama yang telah di setujukan pada selasa, 26 April. Perjanjian tersebut menyangkut menyepakati kerja sama terkait pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi untuk penanggulangan bencana.

BACA JUGA  Camat Negri Agung Lantik Pelaksana Jabatan ( PJ ) Kakam Way Limau

Lebih lagi, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh Sekretaris Utama BMKG yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi dengan Sekretaris Utama BNPB. Isi perjanjian tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas BMKG dan BNPB untuk melakukan tugas dan fungsi pemerintah terkait penanggulangan bencana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *