Dugaan Pungli PTSL Marak Terjadi di Kabupaten Gresik

  • Bagikan

Gresik,Porosnusantara.co.id

Dari informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa,untuk program PTSL ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, juga diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 25/SKB/2017, nomor 590-3167A/2017, nomor 34/2017 tentang pembiayaan PTSL.

Dalam SKB 3 menteri itu tertulis dalam keputusan ketujuh point 5 menerangkan bahwa biaya PTSL di Jawa-Bali maksimal sebesar Rp 150 ribu.

Namun realitasnya, diperoleh informasi dari masyarakat di wilayah Kabupaten Gresik, menyebutkan maraknya praktek dugaan pungutan liar terkait dengan pengurusan PTSL, hal ini di alami sebut saja, Yatno(40) salah satu korban yang menuturkan, saat ini dirinya sedang melakukan pelengkapan berkas. Seperti KTP, KSK, bukti kepemilikan SPPT PBB dan surat pernyataan, dirinya baru diinformasikan dari perangkat desa di Driyorejo bahwa pengurusan PTSL ini dikenakan biaya Rp 500 ribu.

“Belum dipanggil lagi untuk pembayaran, tapi sudah dikasih tahu kalau bayar Rp 500 ribu,” ungkapnya kepada awak media,Sabtu (3/04/2022).

dia sempat mempertanyakan biaya Rp 500 ribu itu dipergunakan untuk apa saja namun oleh perangkat desa tersebut tidak menjelaskan rincian biaya itu.Karena tidak ada jawaban, maka dia membrowsing di internet,

“Ternyata maksimal biaya PTSL itu hanya Rp 150 ribu untuk wilayah di Pulau Jawa, ya saya sangat berharap soal pungutan liar ini, harus diusut tuntas , janganlah Bebani rakyat dengan tindakan tidak terpuji ini, aparat hukum harus berani tangkap pelakunya dan hukum mereka!!!tukasnya.

Terkait adanya pungutan ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional Gresik Asep Heri mengatakan, agar berkoordinasi dengan tim PTSL di lapangan. Pihaknya belum menanggapi langsung mengenai biaya Rp 500 ribu yang dibebankan kepada masyarakat.Sementara program PTSL di Gresik sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Sudah ada ratusan ribu sertifikat dikeluarkan. Bahkan, tahun 2022 ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik mentarget 150 ribu bisa tuntas sertifikatnya.

Asep Heri juga memastikan bahwa biaya PTSL di Gresik tidak sampai Rp 500 ribu.

“Langsung berkoordinasi dengan tim PTSL saja, biayanya tidak sebesar Rp 500 ribu, ya, kalau ada oknum Badan Pertanahan Kabupaten Gresik, yang terindikasi terlibat dalam pungli, kami tidak segan segan menindak nya dengan tegas” pungkasnya singkat, saat dihubungi wartawan, Minggu,3/4/2022

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *