“Dua hari yang lalu kita rapat dengan Kementerian Pertanian. Kita meminta data petani sawit rakyat. Dimana, berapa, dan siapa saja, masak udah sekian lama enggak punya data sama sekali. Dirjen kan punya kaki tangan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di bawah, harusnya bisa dong punya data, tapi sampai hari ini kita enggak punya data. Dan data itu menjadi sangat penting, untuk interpensi yang jelas, pemeberian bantuan, ataupun supaya anggaran PSR jelas kemana. Jangan sampai abuse,” tukas politisi PKB ini.
Senada dengan Anggi, Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema juga mengkritik perihal minimnya data yang valid perihal kepemilikan lahan sawit di Indonesia.
“Memangnya ada kebijakan publik yang tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat, kalua datanya tidak valid tidak akurat? Tidak Ada. Tetap mulainya dari data,” pungkas Ansy Lema, sapaan akrab politisi PDI-Perjuangan tersebut.. (*chy)
