Jakarta, Porosnusantara.co.id
Terkait pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat, maka berbagai organisasi petani sawit diantaranya : Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan); Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Indonesia (Popsi); Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR); serta Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), mereka mendatangi Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan aspirasi, bak gayung bersambut, aspirasi mereka pun di respon oleh Komisi IV DPR RI, bahkan mereka di terima dalam rapat dengar pendapat, yang membahas berbagai permasalahan terkait dengan pemberdayaan pertanian sawit.
Bahkan dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai terdapat potensi besar dari pemanfaatan dana, bukan hanya untuk kegiatan peremajaan, akan tetapi untuk peningkatan produksi sawit secara langsung. Namun dalam pelaksanaannya, saat ini alokasi penggunaanya dinilai terlalu banyak untuk kegiatan yang tidak bersinggungan langsung dengan kepentingan pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat.
“Selama ini ternyata yang dihasilkan tidak terlalu banyak, sedikit sekali. Kemudian juga kalau dilihat perkembangannya juga tidak maksimal, padahal anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tinggi sekali. Dan itu ternyata sebagian besar bukan untuk untuk tani rakyat. Tetapi untuk biodiesel,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi kelapa sawit di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022).
Dan bahkan, lanjut Anggia, pihaknya mendengar bahwa BPDPKS itu anggaran bukan hanya dua. Bukan hanya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan biodiesel. Tapi juga untuk promosi, infrakstruktur, tapi itu tidak pernah dilakukan, untuk kejelasan pemanfaatan dana tersebut, pihaknya merencanakan Minggu depan, akan memanggil dan mengundang rapat pihak BPDPKS untuk mengonfirmasi hal tersebut, selain itu, Ia juga mengkritik terkait jalannya program-program pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit, yang mana dinilai tidak tepat sasaran dan tidak punya data yang konkret.
