Syarifpun mengatakan bahwa menempati bidang tanah tersebut berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan yang menegaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Klien Kami dan telah dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap jadi milik Klien Kami atas dasar apa kemudian aparat kepolisian melakukan tindakan represif / tindakan kesewenang wenangan dari pihak kepolisian untuk kembali menguasi tanah tersebut, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang diantaranya :
Apa kepentingan pihak kepolisian dan Brimob melakukan tindakan represif / tindakan kesewanang – wenangan terhadap masyarakat Indonesia yang adalah pemilik sah atas suatu bidang tanah tertentu?
Apakah pada saat menerima laporan dari pihak lawan, pihak kepolisian dalam hal ini polres metro jakarta selatan telah melakukan pengecekan bukti bukti kepemilikan atas bidang tanah tersebut?
Atas dasar apa pihak kepolisian dan brimob menangkap dan menahan orang orang dari Klien Kami ?
Apakah tindakan represif / tindakan kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian harus dibiarakan di negeri ini, sehingga terus mencederai marwah hukum di Negeri ini?
Lanjut Syarif perlu pihaknya menyampaikan bahwa atas penjelasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menegaskan kepemilikan hak Klien tersebut telah diberitahukan kepada Polres Metro Jakarta Selatan.
” Kami sangat keberatan dan protes keras atas tindakan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang telah menciderai perasaan rakyat yang memiliki kepemilikan yang sah secara hukum atas tanah, oleh karena itu kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk meberikan perlindungan hukum kepada Klien Kami dan memberikan teguran keras atas tindakan kepolisian yang bertindak represif terhadap rakyat,’ Ujar Mereka.
