7. Setiap kebijakan mesti mempunyai kelemahan. Untuk itu dibutuhkan kerjasama lintas lembaga penanganan Covid-19 yang kompeten, bijak dan bertanggungjawab. Integritas harus di kedepankan dalam melakukan pengamanan terhadap kebijakan.
8. Pemerintah wajib melibatkan Kemendagri dengan seluruh jajarannya untuk melakukan pengamatan/monitoring, asistensi dalam melaksanakan kebijakan yang terarah dan terukur. Dalam hal ini PPKM mikro atau terbatas dapat menjadi pilihan tepat apabila didukung oleh data dan gerak bersama Kemenkes, Kemendagri dan Satgas Covid-19 berbasis pada Kelurahan, RW dan RT yang pasti lebih tepat sasaran.
9. Pemerintah wajib dapat melakukan tindakan tegas pada setiap individu, organisasi, kelompok yang menghambat atau melakukan tindakan-tindakan yang diduga dapat merugikan kepentingan Nasional. Beberapa penyelewengan yang terjadi harus mendapatkan sanksi berat karena ini termasuk kejahatan kemanusiaan.
10. Akhirnya, kami meminta semua pihak yang terlibat dalam pemulihan menggunakan hati nuraninya dan bertindak sesuai kaidah-kaidah bernegara dan berbangsa yang sesuai ideologi bangsa, Pancasila.
Demikian seruan atau pernyataan sikap Aliansi Perdamaian dan Keadilan yang dapat kami sampaikan.
Salam Damai dan Keadilan
Jakarta, 21 Juli 2021
Reporter: Johan Sopaheluwakan
