Wajo, SulSel. porosnusantara.co.id -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Amran Mahmud-Amran S.E., berkomitmen agar seluruh tenaga honorer terkaver Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagaterjaan (BPJS-TK).
Wakil Bupati Wajo, Amran, mengungkapkan di lingkup Pemkab Wajo terdapat 6.335 tenaga honorer, yang 2.321 di antaranya adalah tenaga guru honorer. Dari jumlah itu, baru 438 orang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
“Berarti masih ada sekitar 5.897 orang yang belum terkaver. Dan kita mengupayakan semua bisa terkaver,” kata Amran saat mewakili Bupati Wajo, Amran Mahmud, menghadiri sosialisasi implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang program BPJS-TK.
Kegiatan ini dihadiri wali kota dan bupati se-Sulawesi Selatan dan dilaksanakan di Hotel Claro, Jalan A.P. Pettarani, Kota Makassar, Senin (5/7/2021).
Amran berharap, BPJS Ketenagakerjaan ini bisa segera dianggarkan baik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ataupun di APBD 2022 yang akan datang.
“Mudah-mudahan di APBD perubahan atau APBD 2022 bisa terkaver atau bertahap sesuai kemampuan anggaran supaya tenaga honorer kita semuanya bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Amran.
Terkait sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, Amran mengatakan inti dari pertemuan ini adalah memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir bersama sama masyarakat, terutama bagi pegawai pemerintah yang masih menyandang status honorer untuk mendapat BPJS-TK.
“Seluruh provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan mengalokasikan anggaran APBD-nya untuk mengaver asuransi Ketenagakerjaan kepada seluruh tenaga kerja lingkup pemda, terutama para pekerja non-ASN (aparatur sipil negara) atau tenaga honorer,” tuturnya.
