Aidil Fitri menjelaskan bila RRT tidak serius menghilangkan hambatan ekspor sarang walet
Indonesia,Pemerintah dapat memberlakukan tambahan tindakan serupa (Counter Measure)
berupa Registrasi, Audit dan Pemeriksaan Karantina di tempat asal terhadap produsen RRT
untuk produk olahan hewan/tumbuhan sebagaimana dipersyaratkan Tiongkok untuk sarang
walet RI.
Di sisi lain, Aidil Fitri menegaskan bila ada tawaran RRT untuk membeli bahan baku sarang
wallet atau sarang walet setengah jadi dalam jumlah besar, RI jangan pernah mengakomodir
karena akan merusak industri pengolahan sarang walet yang sudah banyak berdiri di tanah
air.
Aidil Fitri menambahkan selain hambatan dari luar, pemerintah perlu menghilangkan
hambatan dalam negeri dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-
DAG/PER/7/2012 dengan menghilangkan pemeriksaan karantina yang tidak lazim dalam
perdagangan internasional.
Kebijakan ini akan menghilangkan kesan bahwa karantina RI adalah kepanjangan tangan dari
karantina RRT. “Mekanisme tersebut dapat digantikan dengan menunjuk independent
surveyor sebagaimana best practice internasional dalam trading across border,” ujarnya.
Meskipun demikian, jika harus tetap ada ada pemeriksaan karantina pre-export untuk ekspor
ke RRT, harus ada Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan RRT terlebih dahulu dan
Service Level Agreement (SLA) di Kementan untuk menjamin kualitas, keamanan produk,
kelancaran proses dan kepastian perizinan baik di dalam dalam negeri maupun setelah
barangnya dikirim ke RRT.
Aidil Fitri juga mengingatkan bahwa Kemendag bersama Kementan perlu me-review kembali
Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Produk Sarang Burung
Walet dari Indonesia ke RRT antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan
Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China yang
ditandatangani tanggal 24 April 2012.
Sebab, protokol ini melemahkan diplomasi perdagangan dan kedaulatan perdagangan RI
karena Karantina RI menjadi kepanjangan tangan Karantina RRT yang sekarang institusinya
melebur di GACC dan tidak sesuai dengan best practice karantina di dunia dalam trading
across border.
Forum Relawan Demokrasi (Foreder) juga mendesak Duta Besar RI di Beijing yang selama ini
mengumpulkan berkas pengajuan registrasi sarang walet dari para eksportir RI, untuk
bernegosiasi lebih intensif dan segera melakukan debottlenecking perizinan sarang walet
dengan pihak-pihak terkait di RRT khususnya General Administration of China Customs
(GACC) untuk semua pengajuan dokumen yang sudah diajukan ke RRT dengan target
penyelesaian selambat-lambatnya akhir Juli 2021. (Axnes_04)
Beranda
Berita
Ketua Umum Foreder: Meminta KBRI dan Kemendag Jangan ada Monopoli Terkait Eksportir Sarang Burung Walet Ke RRT
Ketua Umum Foreder: Meminta KBRI dan Kemendag Jangan ada Monopoli Terkait Eksportir Sarang Burung Walet Ke RRT






