oleh

Ketua Umum Foreder: Meminta KBRI dan Kemendag Jangan ada Monopoli Terkait Eksportir Sarang Burung Walet Ke RRT

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Relawan Demokrasi ( Foreder ) Aidil Fitri
Mendesak KBRI Indonesia yang ada di negara RRT, Serta Kemendag untuk Berlaku adil terhadap para pelaku usaha Eksportir Sarang Burung Walet yang ada di Indonesia, karena saat ini yang Mendominasi Ekspor Sarang Burung Walet hanya 23 Perusahaan yang sudah
Terdaftar Di General Administration Of China (GACC) sementara 20 Perusahaan yang saat ini sudah di Audit oleh pihak GACC belum memiliki Legalitas Resmi Sebagai Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet Ke RRT, padahal mereka sudah Mendaftar dari Tahun 2018,
tentunya ini menjadi timbul sebuah pertanyaan di kalangan para pelaku usaha Eksportir Sarang Burung Walet di Indonesia, keuntungan yang sangat Besar Bagi pendapatan Devisa
negara Indonesia apabila seluruh Potensi pelaku usaha eksportir Sarang Burung Walet yang Credible bisa diberikan Legalitas Resmi sebagai Eksportir Terdaftar Ke RRT, maka dari itu meminta KBRI dan Kemendag untuk Equal Treatment / Perlakuan Yang Setara terhadap Seluruh Para Pelaku Eksportir. Jangan Sampai ada kesan Monopoli Terkait Ekspor Sarang Burung Walet Ini.
Aidil Fitri menegaskan Indonesia harus memperkuat diplomasi dan negosiasi dagang dengan China untuk mengatasi hambatan ekspor sarang burung walet dan porang ke RRT (RepublikRakyat Tiongkok).
Kementerian Perdagangan RRT selama ini yang mengatur strategi negosiasi dagang RRT dengan negara mitra, General Administration of China Customs (GACC) hanya “menerima
pesanan” atau menjalankan policy yang sudah digariskan oleh Kementerian Perdagangan RRT.
Ketua Umum DPP Forum Relawan Demokrasi (Foreder) Aidil Fitri mengatakan untuk
mengubah policy tersebut, Kemendag, Kemenlu dan Kementan harus menyiapkan strategi
yang tepat dimana Kemendag yang me-lead di depan.
Menurut dia, RI dapat memanfaatkan tekanan barat terhadap RRT dalam perdagangan global
karena RRT mau tidak mau harus memperhitungkan Indonesia sebagai mitra strategis
sehingga tidak seharusnya RRT membuat hambatan ekspor sarang burung walet yang
demikian berat.
Selain itu, RI harus berani mengatakan bahwa hambatan ekspor sarang walet yang
diterapkan RRT adalah bertujuan agar produk pertaniannya, khususnya jeruk mandarin
masuk ke Tanjung Priok dan ayam potong dapat masuk ke Indonesia adalah strategi indirect
non-tariff barrier RRT kepada RI dan tidak relevan karena RI mengalami defisit perdagangan
sebesar US$17 miliar.
“Bagi RRT, impor langsung sarang walet dari RI tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap
neraca dagang mereka dimana praktik indirect non-tarrif barrier yang dikenakan RRT
terhadap ekspor sarang burung walet telah menghilangkan potensi US$ 2,2 Miliar (Rp 31
Triliun) dimana angka ini jauh lebih kecil dibanding nilai defisit perdagangan RI atas RRT,”

BACA JUGA  Keluarga Besar Lion Clubs bagi bagi Masker dan vitamin C di Depok

Aidil Fitri menjelaskan bila RRT tidak serius menghilangkan hambatan ekspor sarang walet
Indonesia,Pemerintah dapat memberlakukan tambahan tindakan serupa (Counter Measure)
berupa Registrasi, Audit dan Pemeriksaan Karantina di tempat asal terhadap produsen RRT
untuk produk olahan hewan/tumbuhan sebagaimana dipersyaratkan Tiongkok untuk sarang
walet RI.
Di sisi lain, Aidil Fitri menegaskan bila ada tawaran RRT untuk membeli bahan baku sarang
wallet atau sarang walet setengah jadi dalam jumlah besar, RI jangan pernah mengakomodir
karena akan merusak industri pengolahan sarang walet yang sudah banyak berdiri di tanah
air.
Aidil Fitri menambahkan selain hambatan dari luar, pemerintah perlu menghilangkan
hambatan dalam negeri dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-
DAG/PER/7/2012 dengan menghilangkan pemeriksaan karantina yang tidak lazim dalam
perdagangan internasional.
Kebijakan ini akan menghilangkan kesan bahwa karantina RI adalah kepanjangan tangan dari
karantina RRT. “Mekanisme tersebut dapat digantikan dengan menunjuk independent
surveyor sebagaimana best practice internasional dalam trading across border,” ujarnya.
Meskipun demikian, jika harus tetap ada ada pemeriksaan karantina pre-export untuk ekspor
ke RRT, harus ada Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan RRT terlebih dahulu dan
Service Level Agreement (SLA) di Kementan untuk menjamin kualitas, keamanan produk,
kelancaran proses dan kepastian perizinan baik di dalam dalam negeri maupun setelah
barangnya dikirim ke RRT.
Aidil Fitri juga mengingatkan bahwa Kemendag bersama Kementan perlu me-review kembali
Protokol Persyaratan Higenitas, Karantina dan Pemeriksaan untuk Produk Sarang Burung
Walet dari Indonesia ke RRT antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan
Administrasi Umum Pengawasan Mutu, Inspeksi dan Karantina Republik Rakyat China yang
ditandatangani tanggal 24 April 2012.
Sebab, protokol ini melemahkan diplomasi perdagangan dan kedaulatan perdagangan RI
karena Karantina RI menjadi kepanjangan tangan Karantina RRT yang sekarang institusinya
melebur di GACC dan tidak sesuai dengan best practice karantina di dunia dalam trading
across border.
Forum Relawan Demokrasi (Foreder) juga mendesak Duta Besar RI di Beijing yang selama ini
mengumpulkan berkas pengajuan registrasi sarang walet dari para eksportir RI, untuk
bernegosiasi lebih intensif dan segera melakukan debottlenecking perizinan sarang walet
dengan pihak-pihak terkait di RRT khususnya General Administration of China Customs
(GACC) untuk semua pengajuan dokumen yang sudah diajukan ke RRT dengan target
penyelesaian selambat-lambatnya akhir Juli 2021. (Axnes_04)

BACA JUGA  Kemenkop UKM Siap Mendorong Pelaku UMKM Kepulauan Nias Naik Kelas Untuk Atasi Krisis Pandemi Covid-19

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini