“Ini sangat miris karena 45 ribu jiwa dikabupaten wajo akan digaris merah atau di coret kalau datanya tidak valid.
Pemda dikasih kesempatan bagaimana menvalidasi data tersebut sampai akhir bulan Maret, karena kalau tidak memasukkan data baru artinya, 45 ribu data yang tergolong keterangan tidak mampu akan hilang haknya selaku warga negara,” ungkap Mustarin.
Lanjut Mustarin, SE Anggota Komisi IV DPRD Wajo yang juga dari dapil 4 Pitumpanua Keera mejelaskan Program Keluarga Harapan ini sangat tinggi nepotismenya, mengapa karena ada keluarga yang sudah tidak layak menerima PKH akan tetapi dekat dengan pendamping PKH dan kepala desa masih tetap diprioritaskan.
Padahal ada yang layak terima tidak dapat, datanya tidak ada atau tidak terdaftar.
Olehnya itu kita minta kepada Pemda dan dinas terkait untuk segerah pasang stiker di setiap penerimah program PKH itu, maka dengan sendirinya kalau memang sudah tidak layak menerima mereka akan malu sendiri dan minta datanya, di cabut kalau rumah batunya di pasangi penerima PKH sementar disamping rumahnya ada berhak menerima.
“Kami minta pendamping PKH dan data PPKS, semua data itu serahkan ke desa masing- masing nanti desa melakukan musyawarah desa (musdes) dan mendata yang mana sudah tidak layak dan berhak menerima program PKH di desanya.” harapnya.
Sementara kepala bidang Sosial berharap mohon sinergitas dan supporting Anggota DPRD Kabupaten Wajo dan, dari pelaku pemberdaya sosial untuk ditingkatkan.
Agar tugas kami mengentas kemiskinan di Kabupaten Wajo semakin maksimal.
Terkait bobroknya pelayanan Pendamping PKH, Kepala Bidang Sosial, Andi Asnintong, menerangkan akan mengevaluasi semua pendamping PKH.
(Biro sulsel – Advertorial)
