Selang 3 tahun ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan lnklusif melalui Perpres No. 82/2016, telah dilaksanakan Survei Nasional Keuangan lnklusif pada akhir 2018 hingga awal 2019 yang mengukur pencapaian target utama. Dalam pelaksanaan survei, Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan lnklusif (DNKI) melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan representasi nasional untuk mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal di Indonesia. Inklusi keuangan di Indonesia diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun. Satuan Tugas Survei beranggotakan para perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara/Bappenas.
Survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa (usia 15+) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018 penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin. Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumIah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel. Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional dan untuk daerah perkotaan dan pedesaan secara terpisah. ” Sebanyak 70,3 persen orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan 55,7 persen orang dewasa memiliki akun,” jelas Iskandar Simorangkir. Lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oIeh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri.
Tren inklusi keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan akun meningkat Iebih dari 20 poin Dersentase dibandingkan dengan tahun 2016. Keberhasilan elektronifikasi program bantuan Demerintah disinyalir telah berhasil mendorong pertumbuhan kepemilikan akun. Diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dimana sebagian besar dari mereka menenma bantuan pemerintah melalui transfer digitaI. Berdasarkan wilayah, kepemilikan akun Iebih umum di wilayah perkotaan, tetapi tumbuh lebih cepat di perdesaan. Program bantuan pemerintah yang menargetkan daerah pedesaan dan perkotaan secara merata berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan akun.
