oleh

Di Duga Bocorkan Rahasia Data Pribadi, Pihak Bank Di Somasi Nasabah

Poros Nusantara, Kab.Tanah Datar Sumbar –  Berdasarkan pasal 40 UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana di ubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa Bank dan pihak terafiliasi yang dimaksud pasal 1 angka 22 UU Perbankan, wajib merahadiakan Bank. Namun ada dugaan pelanggaran kode etik Perbankan ini di lakukan oleh salah seorang oknum pegawai Bank BRI Cabang Batusangkar, berinisial Sr, kepada salah seorang nasabah bank tersebut, Joni Hermanto dengan memberikan data pribadinya kepada pihak lain.

Joni Hermanto, nasabah yang merasa dirugikan tersebut sebelumnya telah menerima surat klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak BRI Cabang Batusangkar atas nama Fajar Baskoro selaku pimpinan cabang, terkait dugaan pembocoran rahasia Bank oleh salah seorang oknum pegawai bank tersebut dengan memberikan data pribadi Joni Hermanto kepada pihak lain.
” Perihal surat klarifikasi dan permintaan maaf yang bernomor B.2087.KC.III/LYI/09/2019 yang dilayangkan dari pihak bank terhadap saya, sudah saya terima hari Jum’at 20 September 2019 tentang dugaan pembocoran rahasia bank oleh salah seorang oknum pegawai bank berinisial Sr. Oknum tersebuy memberikan data pribadi saya selaku nadabah BRI kepada Kepala BPJS Kesehatan Tanah Datar guna menyelesaikan tunggakkan BPJS Kesehatan milik istri saya tanpa adanya koordinasi atau izin dari saya. Data itu di berikan via screebshot antara lain :
A. No BRIVA/ BPJS Kesehatan
B. Jenis Pembayaran
C. ID Transaksi
D. Nama Perusahaan
E. Nama Customer
F. Tagihan
G. Jumlah Bulanan
H. Keterangan
I. Total Tagihan
J. Fee Transaksi
K. Nomor Rekening
L. Nama Pemilik Rekening
M. Saldo Buku Tabungan.
Dan yang menjadi sangat tidak relevan adalah point M, dimana data jumlah saldo saya yang di berikan kepada Kepala BPJS Kesehatan Tanah Datar, itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan tagihan tunggakkan BPJS Kesehatan milik istri saya, mengingat data yang dibutuhkan Kepala BPJS Kesehatan adalah jumlah tunggakkan istri saya, bukan jumlah saldo saya. Artinya khusus jumlah saldo saya yang diberikan kepada BPJS tidak termasuk dalam pengecualian/disclosure sebagaimana yang di atur pasal 1 angka 2 dan pasal 40 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana di ubah dengan UU No 10 tahun 1998, karena saya tidak pernah memberikan izin dan persetujuan secara tertulis kepada BRI terkait penggunaan data pribadi saya khususnya jumlah saldo saya dalam kedudukan saya sebagai nasabah penyimpanan di BRI, hingga dapat disimpulkan bahwa BRI telah menggunakan data pribadi khusunya jumlah saldo secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum.” Ujar Joni, 3/9.

BACA JUGA  Polsek Kalideres tembak mati ketua geng begal motor independen yang meresahkan masyarakat.

Terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana di ubah dengan UU No 10 tahun 1998, diancam dengan pidana penjara 2 sampai 4 tahun, serta denda antara Rp 4.000.000.000 ( empat milyiar rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000.000 (delapan milyiar rupiah) sebagaimana ketentuan pasal 47 ayat 2 UU Perbankan dan termasuk sebagai kejahatan sebagaimana ketentuan pasal 51 UU Perbankan.

BACA JUGA  KEFAMENANU MASIH DARURAT "TRAFFICKING”

Lebih lanjut lagi ujar Joni, berdasarkan pasal 1 angka 28 UU Perbankan dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/82/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin dan perintah membuka rahasia bank maka yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
” Saya berharap agar pimpinan BRI Cabang Batusangkar mengambil tindakan terhadap oknum karyawannya tersebut, sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat somasi saya kepada Bank BRI Cabang Batusangkar,” pungkas Joni Hermanto….(Dwi)

BACA JUGA  Tiga Sistem Aplikasi Ditjen PKH Menang Lomba Inovasi TIK 2019

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkini