Andi M Dulung (Dirjen Fakir Miskin Kemensos) mendukung peta FSVA yang disusun BKP Kementan.
“Daerah yang peta FSVAnya masih merah, harus diintervensi bahu membahu dengan kementerian/lembaga lain, untuk menangani daerah rentan rawan pangan. Nanti kita sinergikan dan kami punya lokasi-lokasi detilnya,” ujar Andi.
Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kemendes PDT Transmigrasi, Bito Wikantoso, mengatakan,
sejak 2019 dana desa diprioritaskan untuk pencegahan stunting.
“Pencegahan stunting ini sangat penting untuk membangun ketahanan pangan. Kalau 4 tahun lalu fokus kepada infrastur desa, sekarang kami juga fokus pada perbaikan gizi masyarakat dan pencegahan stunting,” ujarnya.
Fasli Jalil (Rektor Universitas YARSI Jakarta), sebagai pembahas dalam FGD ini mengapresiasi Kementan telah menyusun FSVA.
“Ini langkah strategis bersama yang harus dilakukan. Untuk itu harus ada data by name dan by address stunting dan kemiskinan sampai di tingkat rumah tangga. Kalau ini bisa dilakukan, masalah kerentanan pangan, gizi dan stunting akan cepat teratasi secara nasional,” ujar Fasli Jalil.
Melalui FGD ini, Agung berharap Bappenas membuat program bersama sebagai acuan dalam penanganan daerah rentan rawan pangan sesuai FSVA.
Hadir dalam FGD wakil dari berbagai lintas sektor yaitu Bappenas, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Sosial, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Pusat Statistik, TNP2K, WFP dan undangan lainnya. (Red)
