Porosnusantara.co.id, Jakarta – Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2018 telah memutahirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), mencakup Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Peta tematik ini menggambarkan visualisasi geografis hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.
FSVA disusun menggunakan 9 indikator yang mewakili 3 aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, sehingga dapat digunakan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan program intervensi kerawanan pangan dan gizi.
Hasil FSVA 2018 menunjukkan 335 kabupaten (81 %) berada dalam status tahan pangan dan 91 Kota (93 %) dikategorikan tahan pangan.
“Jika dibandingkan dengan FSVA 2015, telah terjadi peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Program Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan, di Jakarta, Kamis (24/07).
“Kami berharap hasil FSVA dapat dimanfaatkan instansi terkait sebagai acuan penetapan lokus wilayah intervensi, sehingga kita dapat bersama-sama menyelesaikan tugas besar mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan kemiskinan,” ungkap Agung.
Menurut Agung, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mensyaratkan adanya kerjasama, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. “Komitmen menjadi kata kunci keberhasilan kerjasama lintas sektor,” tegas Agung.
Sependapat dengan Agung, Direktur Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Kirana Pritasari mengatakan pentingnya sinergi dilakukan.
“Sinergi Kementerian dan Lembaga sangat tepat untuk mengatasi masalah pangan dan gizi, terutama penanganan stunting,” ujar Kirana.
