Menuju WBK dan WBBM, Ditjen PPRPT Siap Canangkan dan Bangun Zona Intergitas

Porosnusantara.co.id, Jakarta – Termotivasi dari Kantor Pertanahan daerah yang terlebih dahulu mencanangkan Zona Integritas dan mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) menjadi satuan kerja pusat pertama yang akan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas untuk menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai langkah awal, Ditjen PPRPT mengadakan Sosialisasi Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Gedung Prambanan, Jakarta, Selasa (30/4).

BACA JUGA  Gelar Deklarasi Seknas GAPRI, Tema: Membangun Indonesia Baru

Sosialisasi itu diisi narasumber, yaitu Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Ninik Maryanti, dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Elijas B. Tjahajadi yang telah sukses menerapkan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Berdasarkan dari Visi, yaitu mewujudkan Kementerian ATR/BPN menjadi Institusi Pengelola Pertanahan dan Tata Ruang Berstandar Dunia di Tahun 2025. Untuk menjadi instansi berstandar dunia, dalam melaksanakan tugas harus bisa akuntabel, transparan, clean and clear, dan cepat sehingga tercipta budaya bersih melayani,” Ujar Direktur Jenderal PPRPT, Budi Situmorang.

BACA JUGA  *Cabor Taekwondo PON XX Papua, DKI Sementara Pimpin Perolehan Emas*

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 itu, diperlukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan sasaran hasil utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Guna mengakselerasi pencapaian sasaran hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Ditjen PPRPT sebagai _pilot project_ pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *