Kondisi ini kontras dengan capaian nasional yang menunjukkan lompatan perbaikan yang luar biasa. Desa tertinggal berkurang dari 26,81 persen menjadi 17,96 persen selama kurun waktu 2014–2018. Jumlah desa mandiri pun mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dari 3,93 persen menjadi 7,55 persen. Sebuah torehan yang luar biasa mengingat bahwa capaian ini sudah melebihi target pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.
Mengapa Terjadi Stagnasi?
Ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam menjelaskan lambannya kinerja pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Pertama, titik awal antara Papua/Papua Barat dengan provinsi lain sangatlah berbeda. Ibarat sebuah perlombaan, ketika daerah lain sudah mampu berlari, kedua provinsi ini baru belajar untuk berjalan.
Ketika pada 2014 persentase desa tertinggal di luar Papua dan Papua Barat secara rata-rata mencapai 23,84 persen, Provinsi Papua dan Papua Barat secara dramatis masing-masing mencapai 86,45 persen dan 90,74 persen. Dan, pada 2018, ketika desa tertinggal di provinsi lain sudah turun secara rata-rata hingga 13,75 persen, Papua dan Papua Barat masih memegang rekor di angka 83,21 persen.
Kedua adalah faktor keamanan. Tentunya masih jelas dalam ingatan, beberapa waktu yang lalu puluhan pekerja proyek jembatan jalur Trans Papua di Kabupaten Nduga tewas ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pembangunan infrastruktur yang sejatinya mampu membuka keterisolasian dan jalan keluar dari ketertinggalan nyatanya tidak semudah yang direncanakan. Terbukti, tanpa kondisi yang aman, pembangunan akan menemui jalan buntu.
Selain itu, adanya konflik massal tentu dapat menghambat proses pembangunan. Pada 2018, Podes mencatat 153 desa/kelurahan di Provinsi Papua Barat dan sebanyak 447 desa/kelurahan di Provinsi Papua mengalami perkelahian massal, baik itu perkelahian antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan aparat. Oleh karenanya, faktor keamanan diyakini merupakan aspek vital dan utama.
